Dewan Minta Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Anggaran Revolving Sapi Disnakkeswan Tulang Bawang Barat

Tulang Bawang Barat, sinarlampung.co-Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Yantoni, meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) segera mengusut kasus dugaan korupsi anggaran Revolving Sapi Rp7 miliar untuk 10 kelompok tani Tulang Bawang Barat tahun 2013-2014

Ketua Gerindra Tulang Bawang Barat itu mengatakan tidak ada toleransi untuk Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Tulang Bawang Barat baik yang telah, sebelum, dan sedang berjalan. “Ada dugaan 9 Kelompok Tani di Tulang Bawang Barat yang diduga menggelapkan dana bergulir program Revolving Sapi mencapai Rp3,6 Miliar, yang mana dana tersebut merupakan dana bergulir sejak Tahun 2013 hingga 2014 silam senilai Rp7 Miliar untuk 10 Kelompok,” kata Yantoni, kepada wartawan di Tulang Bawang Barat, Senin 28 April 2025.

Apalagi, kata Yantoni, hal itu sudah pernah menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2022-2023. Maka jawabannya adalah Pidana. “Jika hasil BPK harus sudah dipulangkan dalam 60 hari dan ketika tidak dikembalikan, selesai urusan itu, tidak ada simpang siur perdata atau apa lagi. Jika harus dipulangkan, ya dipulangkan, tidak ada toleransi lagi, jelas itu Pidana, jangan dibiarkan berlarut-larut, sudah terlalu lama,” katanya.

Yantoni yakin bahwa perencanaan program tersebut sangat tidak matang. Sebab itu, terjadinya permasalahan anggaran Revolving Sapi sehingga merugikan daerah. “Kita sudah minta arsip bukti MoU pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan mereka harus memberikan arsip tersebut kepada DPRD, sebab kita mengacu ketika ada bahasa memulangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jadi program model apa ini sebenarnya membingungkan publik,” ujarnya.

Yantoni menambahkan bahwa pada kenyataan program Revolving Sapi di Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi program gagal sejak perencanaan. “Program asal-asalan dan memberikan kesempatan pada pihak lain untuk merugikan Negara secara berjamaah. Sejauh mana keterlibatan Dinas maupun pejabat lain ini menjadi tugas Kejaksaan yang harus jeli mengungkap sampai benar-benar tuntas,” ujarnya. (Red)