Jakarta, Sinarlampung.co – Aliansi R2 R3 Indonesia menyatakan kekecewaannya terhadap Komisi II DPR RI setelah aspirasi mereka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tidak mendapatkan kejelasan. Aliansi honorer R2 R3 telah mengajukan permohonan RDP dan RDPU sebanyak dua kali, yakni pada 12 Januari 2025 dan 22 Januari 2025.
Meskipun Komisi II DPR RI akhirnya mengeluarkan undangan RDP dan RDPU, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., rapat yang dijadwalkan pada 4 Februari 2025 bersama Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tiba-tiba ditunda tanpa alasan yang jelas.
Merespons ketidakjelasan ini, sekitar 20.000 tenaga honorer dari seluruh Indonesia menggelar aksi damai di depan Gedung DPR RI pada 3 Februari 2025. Mereka diterima oleh Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, yang berjanji akan mempertemukan mereka dengan Komisi II DPR RI, Menteri PAN-RB, dan Mendagri. Namun, hingga kini, janji tersebut belum terealisasi.
Sementara itu, beredar kabar bahwa RDP antara Komisi II DPR RI dan Menteri PAN-RB tetap akan digelar pada 12 Februari 2025, tetapi tanpa melibatkan Aliansi R2 R3 Indonesia.
Ketua Aliansi R2 R3 Indonesia, Faisol Mahardika, mengingatkan seluruh anggotanya untuk memantau hasil RDP tersebut. Ia juga menegaskan bahwa jika ada anggota DPR RI yang tidak mendukung tenaga honorer, maka pihaknya akan menginstruksikan anggotanya untuk tidak memberikan suara kepada mereka dalam Pemilu Legislatif mendatang.
Tak hanya itu, beberapa anggota Aliansi juga menyuarakan desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi posisi Menteri PAN-RB dan Mendagri jika keduanya tidak menunjukkan dukungan terhadap tuntutan honorer.
Sebagai langkah lanjutan, Ketua Aliansi R2 R3 Indonesia menegaskan bahwa jika RDP/RDPU tetap tidak melibatkan mereka, maka Aksi Jilid 2 akan digelar. Aksi ini rencananya akan bertepatan dengan pelantikan kepala daerah di Istana Negara sebagai bentuk protes terhadap pemerintah.
Aliansi R2 R3 Indonesia berharap pemerintah dan DPR RI segera memberikan kejelasan terkait nasib tenaga honorer, agar perjuangan mereka tidak sia-sia dan keadilan bagi para pekerja honorer dapat terwujud. (Wisnu)