Nizwar Affandi Sarankan Mirza Evaluasi Materi MOU dengan DKI

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Pengamat Pembangunan daerah, Mantan Presiden BEM Universitas Lampung (Unila) pertama, Dr Nizwar Affandi meminta Gubernur Lampung Rahmad Mirzani Djausal menelaah dan melakukan evaluasi atas materi MOU Pemprov Lampung Dengan Provinsi DKI dalam upaya meningkatkan dan memperluas pasar hasil pertanian dan peternakan ke DKI Jakarta. Dengan point pentingnya memperkuat posisi Lampung sebagai lumbung pangan nasional sekaligus meningkatkan pendapatan petani.

Selain masih dengan pola MOU lanjutan Gubernur sebelumnya, hingga ke empat kalinya MOU itu, tidak terlihat wujudnya. Karena hingga kini tidak ada Kerjasama kongkrit antara BUMD Lampung dengan BUMD DKI. “Sudah tiga kali MOU di tiga Gubernur sebelumnya, tidak pernah ada kerjasama kongkrit B to B (business to business) antara BUMD DKI dengan BUMD Lampung. Atau jangan-jangan karena BUMD-BUMD Pemprov Lampung nggak kunjung selesai dengan berbagai masalah, makanya walaupun kerja sama,” kata Nizwar, melalui press rilis resminya kepada sinarlampung.so, Rabu 16 April 2025 sore.

Menurutnya, Gubernur melalui Pemprov Lampung harus menyampaikan ke publik tentang realisasi kongkrit dari sekian banyak MOU itu. “Gubernur Mirza jangan sungkan-sungkan. Beberkan saja apakah benar setelah tiga kali MOU di tiga Gubernur sebelum beliau ada kerjasama kongkrit yang terlihat jelas dalam transaksi pangan antara dua provinsi yang itu memberikan peningkatan PDRB dan pendapatan daerah secara terukur bagi Lampung,” katanya

Nizwar berharap jangan sampai seperti orang pacaran, cuma kirim-kiriman surat saja dari MOU ke MOU. “KPB memang indentik dengan Gubernur Arinal, tetapi sumber daya yang digunakan untuk membangunnya milik masyarakat Lampung. Maka Gubernur Mirza tidak perlu alergi apalagi gengsi untuk menyempurnakannya dengan model aplikasi JAKI-nya DKI,” ujarnya.

Soal copas aplikasi JAKI, kata Nizwar sebaiknya dipertimbangkan untuk membuatnya hybrid dengan aplikasi KPB (Petani Berjaya) yang sudah cukup menguras biaya dan energi ketika dibangun di masa Gubernur Arinal.

“Baiknya benerin segera LJU, LEB, WR, dll itu, syaratnya ya mesti beneran profesional mulai dari rekrutmen manajemen sampai ke operasionalisasi usahanya, bebas kepentingan dan kebal terhadap intervensi personal, keluarga maupun parpol termasuk parpolnya Gubernur. Ini PR yang mesti dibereskan segera oleh Gubernur Mirza jika tidak ingin MOU terbaru dengan DKI atau provinsi lainnya tidak berakhir hanya di atas kertas saja,” harapnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus berupaya meningkatkan dan memperluas pasar hasil pertanian dan peternakan ke Provinsi DKI Jakarta, demi memperkuat posisi Lampung sebagai lumbung pangan nasional sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatangan MoU antara Pemprov Lampung dan Pemprov DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, pada Selasa, 15 April 2025.

Pemprov Teken MOU Dengan DKI

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, kerja sama ini menjadi langkah konkret untuk mempercepat transformasi pelayanan publik di Provinsi Lampung. Salah satu sorotan utama adalah adopsi aplikasi super apps JAKI milik Pemprov DKI Jakarta yang terbukti sukses menjadi asisten digital masyarakatnya. “Kami tidak ingin berjalan pelan-pelan sambil meraba-raba. Kami ingin belajar dari yang jatuh-bangun, yang sudah diuji sistemnya, dan terbukti diterima warga,” tegas Mirza.

Langkah ini sejalan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2025–2030, yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” dengan fokus utama pada pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan inovatif. Kerja sama pada pembangunan aplikasi JAKI menurut Mirza dapat menjadi entry point kolaborasi yang lebih luas.

Diketahui, data dari Dinas Kominfotik DKI Jakarta menunjukkan bahwa per Januari 2025, aplikasi ini digunakan oleh lebih dari 6,8 juta pengguna aktif, mencatat lebih dari 20 juta interaksi layanan publik setiap bulannya. Efektivitas dan jangkauan inilah yang mendorong Provinsi Lampung mengadopsinya dalam format yang disesuaikan dengan konteks lokal.

Mirza mengatakan, kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada sektor digital. Secara tegas ia menyebut potensi besar Lampung sebagai lumbung pangan nasional, dengan kontribusi signifikan terhadap pasokan beras, jagung, singkong, daging ayam, pisang dan nanas. Di sisi lain, DKI Jakarta sebagai wilayah konsumen terbesar dengan lebih dari 11 juta penduduk memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan luar daerah.

“Sektor ketahanan pangan merupakan yang sangat potensial dan saling menguntungkan. Bayangkan jika sistem logistik, distribusi, dan tata niaga pangan antara Lampung dan Jakarta bisa kita kelola secara terintegrasi, efisien, dan digital. Kita bukan hanya menyejahterakan petani dan pelaku usaha kecil di Lampung, tetapi juga menjamin pasokan pangan berkualitas dan harga terjangkau bagi warga Jakarta,” jelasnya.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyambut baik kerja sama ini dan menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan JAKI versi Lampung. Ia juga menyebutkan bahwa Pemprov DKI Jakarta terbuka untuk kolaborasi lebih lanjut, termasuk investasi langsung melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta di sektor pertanian Lampung.

“Kami tidak hanya ingin menerima produk dari Lampung. Kami ingin menjadi bagian dari rantai nilai produksinya, bahkan membangun bersama di Lampung. Ini bagian dari upaya pemerataan ekonomi dan desentralisasi bisnis,” ujar Pramono.

Pramono menambahkan, momentum mudik Lebaran 2025 lalu memberikan pelajaran penting akan perlunya memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jakarta. Dengan membuka jalur investasi dan kerja sama langsung ke Lampung, Jakarta juga akan berkontribusi dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih merata.

Dengan kerja sama dua provinsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak besar kepada masyarakat. Terlaksananya kerja sama ini juga diperkirakan dapat menurunkan biaya logistik antarprovinsi, meningkatkan akses pasar bagi lebih dari 120 ribu petani dan pelaku UMKM di Lampung, meningkatkan kepuasan layanan publik melalui digitalisasi yang terstandarisasi serta mempercepat transformasi ekonomi digital di wilayah Lampung.

Kesepakatan ini menjadi bukti kolaborasi antardaerah sekaligus instrumen nyata untuk menjawab tantangan ketimpangan layanan dan distribusi ekonomi antarwilayah. (Red/*)