Banten, sinarlampung.co – Aktivis Banten mengingatkan Gubernur terpilih agar tidak menempatkan pejabat yang menjadi kontraktor di tempatnya bekerja sehari-hari. Sebab, jika hal itu terjadi, maka akan banyak polemik terjadi di OPD tersebut, mulai dari kekacauan anggaran hingga pembocoran data-data apabila pejabat sambilan menjadi kontraktor sehingga akan membuat keadaan salah satu OPD tidak kondusif. Hal ini diungkapkan salah satu aktivis Banten, Ayip Amri.
Menurut Ayip bahwa selama ini masih banyak pejabat menjadi kontraktor di tempatnya sendiri, makanya banyak pembangunan, pemeliharaan yang di kerjakan asal-asalan. “kami meminta kepada gubernur terpilih agar menempatkan pejabat yang notabene membantunya dalam pemerintahan ini, orang yang profesional dan murni bekerja untuk kemajuan Banten bukan sekedar menjabat untuk meraup keuntungan dengan cara menjadi kontraktor,” ujar Ayip pada media pada Rabu, 18 Desember 2024.
Ayip melihat selama ini banyak pejabat yang merangkap jadi kontraktor. “Akibat dari itu kasihan kepada orang-orang yang memang benar bekerja dengan baik dan benar, kalau pejabat kan sudah pasti penghasilannya,” ujarnya.
“Kalau mereka para pejabat menjadi kontraktor, saya pastikan akan banyak kecurangan dan akan terjadi saling sikut di dalam OPD. Sementara jika orang lain yang bekerja tentunya akan menjadi masalah, sebab penentunya kan para pejabat. Jadi kami berharap ke pada gubernur terpilih agar benar-benar memilih pembantunya yang mempunyai visi misi yang sama yaitu untuk Provinsi Banten menuju Indonesia emas,” pungkas aktivis pemerhati pembangunan Banten itu. (Red)