Skandal Korupsi Terungkap: Proyek Kementerian PUPR Diperalat untuk Penipuan Berkedok Janji Kerja

Jakarta, sinarlampung.co – Skandal besar mengguncang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setelah terkuaknya dugaan penipuan dalam pemberian proyek konstruksi. Kasus ini mengemuka setelah Reisya Puruhita, seorang calo di kementerian tersebut, diduga terlibat dalam skema mengarahkan proyek-proyek kepada pihak-pihak tertentu dengan dalih janji kerja yang tidak jelas.

Baca: Dugaan Kasus Penipuan Proyek Besar-besaran Terjadi di Kementerian PUPR

Menurut laporan yang diterima, Reisya Puruhita bersama seorang yang mengaku sebagai staf presiden bernama Alex, telah mengajukan permohonan anggaran proyek fiktif senilai Rp 0 juta untuk setiap kegiatan satu titik, seperti pembangunan jalan desa, MCK, dan sumur bor. Mereka menjanjikan kepada kontraktor bahwa proyek-proyek ini akan disetujui dan dapat dilaksanakan 2023 lalu.

Korban dalam kasus ini, termasuk Wagiman dan rekannya dari pihak pemborong, dikelabui dengan dokumen palsu yang diserahkan Alex untuk pengajuan pencairan dana proyek melalui Bank Mandiri. Semua proses administrasi ini ternyata hanyalah modus untuk memperoleh uang secara tidak sah.

Kejadian mencuat saat Wagiman dan rekan-rekannya diminta bertemu dengan seorang konsultan di Tangerang bernama Taswyp Sako. Taswyp Sako menjanjikan bantuan dalam merealisasikan proyek-proyek tersebut dengan meminta uang tambahan untuk proses administrasi dan pemberkasan.

“Namun, setelah penelusuran lebih lanjut, ternyata Taswyp Sako juga terlibat dalam jaringan penipuan yang melibatkan Reisya Puruhita dan Alex,” ucap wagiman kepada media Rabu, 10 Juli 2024.

Ketika dikonfirmasi, Reisya Puruhita tidak merespon melalui nomor WhatsApp pribadinya yang aktif. Begitupun Alex hanya memberikan janji-janji untuk menyelesaikan masalah jika bertemu secara langsung.

Sementara itu, Taswyp Sako saat dikonfirmasi media melalui whatshaap berjanji untuk membantu menurunkan berita yang sedang berkembang dan memfasilitasi proses proyek, namun semua janji tersebut ternyata hanya upaya untuk menipu lebih banyak korban.

Pihak berwajib kini telah mengambil tindakan tegas terkait kasus ini dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap modus penipuan semacam ini yang mengatasnamakan proyek-proyek pemerintah. Kasus ini menunjukkan bahwa transparansi dan integritas dalam pengelolaan proyek publik menjadi sangat penting untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Terus pantau perkembangan berita ini untuk informasi lebih lanjut mengenai pengungkapan skandal korupsi di sektor PUPR. (Red/*)