Ini Tiket untuk Jadi PJ Gubernur Lampung? Calon Wajib Pahami Maunya Presiden Jokowi Ini

PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) bicara panjang lebar dalam agenda penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024, Rabu di Jakarta, 29 November 2023. Boleh jadi, arahan Jokowi yang panjang lebar itu menjadi syarat bagi siapa pun yang mengincar kursi penjabat gubernur Lampung nanti.

Ini adalah agenda terakhir Penyerahan DIPA dan TKD oleh Presiden Jokowi selama masa dua priode pemerintahannya. Dalam acara itu Jokowi meminta para menteri dan pejabat daerah untuk menuntaskan pembangunan jelang tahun terakhir pemerintahannya pada 2024.

Bahkan, secara khusus ia meminta pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat.

Jokowi ingin jangan sampai ada pejabat pemerintah daerah yang tidak aktif menyelesaikan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Jika pemerintah pusat membangun waduk, kata Jokowi, maka pemerintah daerah harus membuat irigasi agar waduk menjadi bermanfaat bagi petani.

Jika pemerintah membangun pelabuhan besar, maka pemerintah daerah memberikan dukungan dengan membangun akses jalan menuju pelabuhan.

Begitu pula dengan pembangunan jalan tol, Jokowi mengatakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seharusnya menyambungkan jalan tersebut dengan kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pertanian. Namun, Jokowi mengklaim hal ini tidak dilakukan.

“Ini yang perlu ditekankan lagi, sinergi dan harmonisasi. Biar in line semuanya. Manfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik,” kata Jokowi.

Jokowi juga ingin daerah memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan, hingga infrastruktur dengan cara mengembangkan alternatif-alternatif inovasi pembiayaan dengan tetap menjaga iklim investasi.

Tiket menjadi PJ Gubernur

Dalam konteks Lampung, arahan Presiden Jokowi ini wajib dipahami agar dapat dikonversi menjadi tiket meraih kursi PJ Gubernur Lampung nanti. Sebab, pembangunan serta pengusahaan dan pengelolaan APBD tahun 2024 praktis dijalankan oleh PJ Gubernur Lampung yang dimulai pada awal Januari 2024 nanti.

Siapa pun PJ Gubernur nanti juga diingatkan untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran yang selama sembilan tahun Jokowi memerintah selalu berjalan lamban.

Soal kelambanan itu menjadi kritik Jokowi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ia sampaikan dalam acara penyerahan Digital aftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 pada Rabu (29/11/2023).

Jokowi memerintahkan agar serapan anggaran dioptimalkan dalam tiga pekan ke depan.

Ia mengkritik masih banyak anggaran atau dana yang mengendap senilai triliuan rupiah pada kas pemerintah pusat dan daerah. Pengendapan itu terus berulang terjadi setiap tahun selama sembilan tahun pemerintahannya.

Jokowi mengungkapkan informasi dari Mendagri bahwa realisasi penyerapan APBN 2023 baru 74 persen dan APBD baru 64 persen.

“Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64 dan 74. Eksekusi segera. Jangan bolak-balik saya sampaikan,” tegasnya.

Kritik Jokowi ini semestinya menjadi perhatian para pejabat Pemprov Lampung  lantaran serapan anggaran Pemprov Lampung hingga Oktober baru mencapai 59,87 persen.

Karena Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto menjadi salah satu satu calon PJ Gubernur, maka  Fahrizal  harus bekerja cepat mengoptimalkan penyerapan anggaran APBD 2023.

Paling tidak, jangan cuma separo lebih dikit gitulah!

(iwa)