Puluhan Masyarakat Ngeluruk Kantor Pemda Lamtim, Terkait Adanya Dugaan Penyimpangan BPNT 2019
Endra Saputra
Lampung Timur (SL)-Puluhan masyarakat ngeluruk Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur, untuk menyampaikan aspirasi terkait adanya dugaan penyimpangan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di wilayah Buemi Tuah Bepadan, Kamis (19/09/2019).
Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamtim mengusut dugaan penyimpangam penyaluran BPNT tahun 2019 tersebut.
Faizal, dalam orasinya mengungkapkan indikasi penyimpangan itu antara lain, penyaluran bantuan pangan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan tidak sesuai dengan kualitas.
Dia mencontohkan, beras kualitas medium yang di pasaran seharga Rp10 ribu/kg dijual dengan harga Rp 12 ribu/kg. Kemudian, telur yang diterima keluarga penerima manfaat hanya enam butir dengan harga Rp 1.500/butir. Selain itu, E-Warung yang ada diduga juga tidak sesuai dengan ketentuan.
“Kami mendesak Bupati Lamtim segera menindaklanjuti dugaan penyimpangam itu,” kata Faizal.
Kedatangan para pengunjukrasa itu diterima langsung Bupati Lamtim, Zaiful Bokhari didampingi Asisten I Tarmizi dan Kepala Dinas Kesbangpol Syahrul Syah saat berdialog dengan perwakilan pengunjuk rasa di ruang kerjanya. “Kami segera menggelar rapat koordinasi untuk mengevaluasi dugaan penyimpangan BPNT. Kalau memang ada ASN Lamtim yang terlibat, akan kami tindak tegas,” janji Zaiful.
Bang Iful sapaan akrabnya, juga menambahkan, kami akan sesegera mungkin melaksanakan rapat lebih lanjut. Kalaupun nanti ditemukan persoalan sesuai yang disampaikan, lanjutnya, tentunya saya akan melakukan langkah-langkah tekait terhadap aparatur kita yang melakukan penyelewengan ataupun terhadap perusahaan yang menjadi suplier dari pada barang itu sendiri.
“Kalau ada aparatur kita yang terlibat, tentunya pasti akan kita ambil tindakan tegas. Namun, kita tentunya menganut praduga tidak bersalah dan menelaah sampai mana kesalahannya. Setelah jelas semua, baru kita bisa menentukan hukumannya. Karena kita inikan belum mengetahui informasi sesungguhnya, ini kan baru laporan yang harus kita terima dan harus kita validasi dulu,” pungkasnya. (Wahyudi).
