Sri Widodo Bantah Kegiatan Paskibraka Terancam Gagal

Lampung Utara (SL) – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara secara lugas menyampaikan bahwa tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mendukung beberapa kegiatan yang bersifat positif dan berpotensi memberikan prestasi bagi perkembangan daerah.

Hal ini terkait dengan kesimpangsiuran informasi mengenai kegiatan Paskibraka di Kab. Lampura yang kabarnya terancam gagal.

Ditegaskan Plt. Bupati Lampura, dr. Sri Widodo, kegiatan Paskibraka tetap didukung Pemkab. Lampura.

“Tidak hanya Paskibraka, beberapa kegiatan lainnya juga telah dialokasikan anggarannya. Tidak ada alasan bagi Pemkab. Lampura untuk tidak mendukung,” ujar Plt. Bupati dr. Sri Widodo kepada Sinar Lampung.com, Kamis, (04/05/2018).

Dijelaskannya, dana kegiatan ini (Paskibraka.red) telah tersedia di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Lampura.

“Saya sudah meminta keuangan untuk mengalokasikan dana serta mendukung pendanaan melalui Dispora Lampura sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada. Kadispora segera mencairkan dana sebagaimana prosedur dan aturan sesegera mungkin,” jelasnya.

Selain kegiatan dimaksud, diakui Plt. Bupati dr. Sri Widodo, dirinya telah menginstruksikan agar dengan segera mencairkan dana bagi Petugas Kebersihan, Polisi Pamong Praja, Dana Publikasi Media, Honor Kebersihan, Penerangan Lampu Jalan, Dana Desa (DD), Operasinal Puskesmas, Operasional Camat, Jasa Medis Dokter Rumah Sakit, dan Kegiatan SKPD yang bersifat urgen sesegera mungkin.

“Juga untuk persiapan Pilkada Serentak 27 Juni 2018. Kan anggarannya sudah tersedia. Untuk sertifikasi guru, saya minta Dinas Pendidikan untuk segera mengurus. Jika sudah masuk, segera disalurkan. Paling lambat 3 x 24 jam setelah dana masuk dari pusat dan tersedia harus segera disalurkan,” urai dr. Sri Widodo seraya meminta semua aparatur Pemkab. Lampura bekerja cepat, tepat, dan bermanfaat.

“Selain itu, dalam hal pengurusan perizinan, saya juga sudah instruksikan untuk memberikan pelayanan cepat, tidak sampai berhari-hari, apalagi sampai berbulan-bulan. Jangan banyak birokrasi.
SKPD yang terkait dengan perizinan agar menugaskan piket stafnya untuk standby di kantor Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi, jangan konsumen atau masyarakatnya yang mondar-mandir ke kantor. Jika ada berkas yang kurang sepanjang bisa disusulkan dan bisa dipertanggungjawabkan, jangan menghambat keluarnya ijin,” paparnya.

Lebih jauh diuraikannya, lelayanan on-line untuk lebih ditingkatkan. “Jangan kalah dengan ojek online ataupun taxi online. Laksanakan sistem jemput bola.
Jangan menimbulkan kesan perijinan di Lampung Utara lambat atau berbelit-belit, banyak pungutan diluar ketentuan Perda. Jika gratis ya gratis. Semua yang bersifat menghambat investor harus dipangkas. Jika masih ada keluhan perijinan bisa melapor ke Plt. Bupati atau Sekda,” ujar dr. Sri Widodo.

Dirinya mengimbau, pelayanan perijinan di Lampura harus dalam hitungan hari dapat diselesaikan. “Kalau mungkin bisa diselesaikan dengan extrim, misalkan dalam hitungan jam, bukan minggu apalagi bulan. Undang investor masuk. Buat sistem tax holiday. Bebaskan biaya, jika perlu dan sepanjang aturan bisa,” ungkapnya.

Plt. Bupati Lampura, dr. Sri Widodo juga meminta agar satuan kerja dapat lebih efisien dalam penggunaan dana dan mengajukan prioritas untuk kepentingan masyarakat.

“Tidak lelet, lamban, apalagi mempersulit. Saya tegaskan, walau dalam kondisi kesulitan kekurangan akibat pembayaran hutang-hutang tahun 2017, namun saya tegaskan bahwa semua kita tetap alokasikan anggaran kegiatan buat pelayanan dan pembangunan. Dan kita berusaha aktif mencari anggaran di pusat yang akan dialokasikan untuk itu. Sampai saat ini, Pemkab. Lampung Utara masih tetap berjalan melayani masyarakat secara maksimal,” pungkasnya. (Ardi)