Panwaslu Lampung Utara di Duga Mandul

Lampung Utara (SL)-Salah satu pola dan/atau strategi guna meraih simpati masyarakat jelang dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di Kabupaten Lampung Utara (Kab. Lampura) adalah bertaburnya media peraga sosialisasi pasangan bakal calon (pasbalon) maupun bakal calon kepala daerah (balonkada) dalam beragam bentuk, baik itu stiker, spanduk, banner/baliho, sampai dengan billboard.

Meskipun pasbalon/balonkada yang akan bertarung dalam bursa kontestasi Pilkada Lampura belumlah ditetapkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, yang diagendakan pada tanggal 12 Februari 2018 mendatang, namun masih saja ditemukan alat peraga kampanye yang terindikasi kuat mencuri start tahapan kampanye.

Menurut Adi Chandra, salah satu pemerhati politik kabupaten setempat, mengatakan billboard yang memajang profil bakal calon dimaksud semestinya belum tepat dilakukan.

“Terkait dengan tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Dalam hal menjunjung pelaksanaan Pilkada Lampura yang profesional, akuntabel, dan transaparan berdasarkan asas jujur dan adil, sepatutnya seluruh kontestan Balonkada Lampura mematuhi aturan yang telah ditetapkan KPU,” ujar Adi Chandra, kepada sinarlampung.com, Rabu, (17/01/2018), di kediamannya.

Tertuang dalam PKPU Nomor 01 tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub dan Wagub, Bupati dan Wabup, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018.

Dalam pantauan sinarlampung.com, tim sukses salah satu paslon membentangkan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam bentuk billboard yang terpampang di jln Alamsyah RPN, dekat RM Taruko Jaya I dan di depan Hotel Srikandi Kotabumi dengan desain menyerupai surat suara pemilihan.

Dalam lampiran PKPU dimaksud yang diatur dalam Pasal 5, 6, dan Pasal 7 menyatakan bahwa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye, dan/atau kegiatan lain dijadwalkan pada 15 Februari 2018 dan berakhir pada 23 Juni 2018.

Dijelaskan Adi Chandra, mengacu pada PKPU Nomor 01 tahun 2017 tersebut sepatutnya pihak Panwaslu Kab. Lampura jeli dalam hal penegakan hukum terpadu terkait adanya dugaan aksi curi start kampanye yang dilakukan salah satu pasbalonkada.

“Apalagi masing-masing kontestan belumlah ditetapkan oleh KPU Lampura sebagai Calon. Setiap kontestan memiliki hak politik yang sama. Terkait hal ini, Panwaslu harus tegas tidak boleh ‘tutup mata’ demi mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang bersih, jujur, dan adil di Bumi Lampura,” tegas Adi Chandra. (ardi)