Pemkot Metro Gelar Rapat Rencana Pembentukan Sekolah Rakyat, Dukung Akses Pendidikan untuk Anak dari Keluarga Miskin

Metro, sinarlampung.co – Pemerintah Kota Metro menggelar Rapat Rencana Pembentukan Sekolah Rakyat (SR) pada Selasa (15/4), bertempat di Ruang OR Sekretariat Daerah Kota Metro. Rapat yang dimulai pukul 14.30 WIB ini turut terhubung secara daring melalui Zoom dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025 dan Surat Menteri Sosial RI Nomor: S-33/MS/PR.04.01/3/2025 tentang dukungan partisipasi pemerintah daerah dalam pembentukan Sekolah Rakyat. Tujuan utama program ini adalah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan struktural.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI, yang bertujuan mencetak agen perubahan dalam keluarga miskin dengan menyediakan pendidikan berkualitas secara gratis. Program ini menjadi salah satu strategi jangka panjang menuju visi “Indonesia Emas 2045”.

Rapat dihadiri oleh berbagai pejabat penting Kota Metro, diantaranya Ir. Bangkit Haryo Utomo, MT. (Sekda Kota Metro), Sri Amanto, SH., MH. (Kadis Sosial Kota Metro), dan Perwakilan dari Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, serta staf ahli Wali Kota Metro.

Beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat antara lain:

1. Pemerintah Kota Metro akan segera menetapkan lokasi dan menyiapkan dokumen lahan sesuai dengan kriteria pembangunan Sekolah Rakyat.

2. Pembiayaan pembangunan dan operasional sepenuhnya berasal dari Pemerintah Pusat, sementara pemerintah daerah menyediakan lahan sebagai aset milik daerah.

3. Sekolah Rakyat akan dirancang sebagai sekolah berasrama dengan sistem pendidikan gratis, termasuk pakaian, perlengkapan belajar, serta asupan makan dan gizi yang terjamin.

4. Program ini akan menargetkan anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya mereka yang berada pada Desil 1 dan 2 atau kategori sangat miskin dan putus sekolah.

5. Ditargetkan sebanyak 200 Sekolah Rakyat akan didirikan di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2025/2026, dengan kapasitas total mencapai 1.000 siswa.

Langkah nyata ini diharapkan dapat membawa dampak besar dalam pemerataan pendidikan dan menjadi solusi jangka panjang dalam mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan. (***)