Ketua Umum BNM RI Desak Transparansi dalam Seleksi Penerimaan Anggota Polri di Polda Lampung

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Ketua Umum Brantas Narkotika Maksiat Republik Indonesia (BNM RI), Fauzi Malanda RDB, menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam proses seleksi penerimaan Taruna/i Akademi Kepolisian (Akpol), Bintara, dan Tamtama Polri. Pernyataan ini disampaikannya sebagai bentuk dukungan terhadap prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) yang telah diterapkan sejak tahun 2006.

“Setiap tahapan seleksi harus dilakukan dengan pengawasan ketat oleh pihak internal maupun eksternal,” ujar Fauzi, Selasa, 25 Maret 2025. Ia juga menyoroti pentingnya proses pemilihan pengawas eksternal yang dilakukan oleh Biro SDM di masing-masing Polda agar tidak sembarangan.

Menurut Fauzi, pengawas eksternal memegang peran krusial dalam memperjuangkan hak-hak calon siswa (casis) dan mewakili orang tua casis dari potensi tindakan sewenang-wenang panitia seleksi. Ia menegaskan, status dan dokumen legalitas lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ditunjuk sebagai pengawas eksternal harus jelas dan disertai uji kemampuan serta kepatutan.

“Jangan hanya menyebut pengawas eksternal sebagai pelengkap, tetapi pastikan mereka memahami tugas dan fungsi secara mendalam. Jika tidak, bagaimana bisa menghasilkan rekrutmen yang berkualitas?” tegasnya.

Fauzi menambahkan bahwa keterlibatan pengawas internal dan eksternal dalam proses seleksi merupakan implementasi dari program kebijakan prioritas Kapolri untuk menciptakan Sumber Daya Manusia Polri yang Unggul demi terwujudnya Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

BNM RI, kata Fauzi, pernah dihubungi oleh Direktorat Intel dan Biro SDM Polda Lampung terkait pengajuan pengawas eksternal untuk rekrutmen anggota Polri tahun 2025. Semua persyaratan telah disampaikan, namun hingga kini belum ada kejelasan lebih lanjut.

“Kami hanya ingin kepastian, apakah BNM RI digunakan atau tidak. Jika tidak, beri tahu alasan dan kekurangan lembaga kami. Kami juga ingin tahu LSM apa yang digunakan dan apa kelebihannya. Biro SDM Polda Lampung harus transparan, jangan diam saja,” tegas Fauzi.

Ia pun mengungkapkan kekhawatirannya bahwa dengan sikap tertutup seperti ini, diduga proses rekrutmen tidak berjalan secara transparan.

Fauzi Malanda RDB mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi proses penerimaan anggota Polri di Polda Lampung tahun 2025. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan akan mendorong terciptanya seleksi yang jujur dan adil.

“Saya tahu dan bangga, Polda Lampung pernah mendapat pengakuan sebagai pelaksana rekrutmen terbaik di tahun-tahun sebelumnya. Mari kita jaga bersama agar proses ini tetap bersih dan terbuka,” tutupnya.

Dengan semangat “Polri Milik Masyarakat” , Fauzi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal transparansi dan integritas dalam proses rekrutmen anggota Polri demi mewujudkan institusi kepolisian yang profesional dan dipercaya oleh masyarakat. (Red)