Aliansi R3 Lampung Selatan Bersurat ke Komisi I DPRD: Bahas Kuota PPPK dan Solusi Non-ASN
Wisnu Pramono
Lampung Selatan, sinarlampunh.co – Aliansi non-ASN R3 Kabupaten Lampung Selatan, yang terdiri dari tenaga teknis, kesehatan, dan pendidik, resmi mengajukan permohonan audiensi kepada Komisi I DPRD Lampung Selatan. Surat bernomor 001/AH.R3/I/2025 tersebut dikirim pada 20 Januari 2025 dan diterima langsung oleh Kasubag TU Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
Permohonan ini merupakan upaya serius Aliansi non-ASN R3 untuk memperjuangkan penambahan kuota formasi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) serta solusi bagi tenaga non-ASN yang belum mendapatkan formasi dalam Seleksi Kompetensi PPPK Tahap I Tahun 2024.
Sekretaris Aliansi non-ASN R3, Satriya Andry Seftiawan Yusuf, menekankan bahwa tenaga non-ASN memiliki kontribusi besar terhadap pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor teknis lainnya. Minimnya kuota formasi PPPK yang tersedia selama ini, kata dia, telah menjadi hambatan serius bagi keberlanjutan pengabdian tenaga non-ASN.
“Kami berharap DPRD, khususnya Komisi I, dapat menerima kami untuk berdialog dan bersama-sama mencari solusi atas permasalahan ini. Penambahan kuota PPPK adalah salah satu langkah utama yang kami usulkan,” ujar Satriya.
Aliansi R3 menyampaikan apresiasinya atas diterimanya surat permohonan hearing. Mereka berharap Komisi I DPRD segera menjadwalkan audiensi agar aspirasi tenaga non-ASN dapat ditindaklanjuti. “Kami siap menyampaikan data dan fakta terkait kebutuhan tenaga honorer di Lampung Selatan,” tambah Satriya.
Melalui audiensi ini, Aliansi non-ASN R3 mengharapkan adanya pembenahan dalam pengelolaan tenaga honorer. Mereka juga menekankan pentingnya pengawalan dari DPRD untuk mewujudkan kebijakan yang berpihak pada tenaga non-ASN.
“Kami memperjuangkan ini bukan hanya untuk kepentingan kami, tetapi juga demi pelayanan publik yang lebih baik di Lampung Selatan,” pungkas Satriya.
Dengan surat yang telah diterima, Aliansi non-ASN R3 optimistis suara mereka akan diperjuangkan oleh DPRD Lampung Selatan demi masa depan yang lebih baik bagi tenaga non-ASN dan masyarakat luas. (Wisnu/*)
