Ribuan Tenaga Honor di Bandar Lampung Protes Kebijakan Seleksi PPPK yang Dinilai Diskriminatif

Bandar Lampung, sinarlampung.co – Ribuan tenaga honor di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menggelar protes keras menanggapi kebijakan baru yang ditetapkan dalam seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun anggaran 2024. Kebijakan tersebut dinilai tidak adil dan mengancam masa depan mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.

Para honorer berpendapat bahwa persyaratan yang ditetapkan dalam seleksi, khususnya untuk posisi di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terlalu berat dan tidak relevan. Salah satu syarat yang ditetapkan adalah lulusan Diploma III di bidang Analisis Kimia, Teknologi Lingkungan, dan Perpajakan. Hal ini dianggap menguntungkan pendaftar yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat tertentu di Pemkot, sementara ribuan honorer lainnya yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun berisiko kehilangan kesempatan.

Hendris, seorang perwakilan honorer, menyatakan kekecewaannya atas kebijakan ini. “Kami merasa tidak ada harapan untuk lolos seleksi. Persyaratan ini jelas ditujukan untuk memuluskan jalan bagi honorer yang memiliki koneksi di dalam. Kami sepakat untuk tidak ikut seleksi karena sudah pasti tidak akan lolos,” ujarnya.

Protes ini semakin menguatkan suara honorer yang merasa terpinggirkan. Dalam pertemuan yang diadakan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Jumat, 4 Oktober 2024, honorer mengekspresikan ketidakpuasan mereka dan berencana untuk melakukan mogok kerja serta menggelar aksi demonstrasi di kantor Walikota Bandar Lampung.

Kebijakan yang dinilai diskriminatif ini telah menarik perhatian banyak pihak. Beberapa tokoh masyarakat, termasuk pengusaha muda di Bandar Lampung, turut menyuarakan keprihatinan mereka terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap pelayanan publik. Ari Berlian, salah satu pengusaha, menyatakan bahwa tanpa aparatur yang berintegritas dan termotivasi, pelayanan kepada masyarakat akan terganggu.

Ari berharap agar pemerintah segera merevisi kebijakan tersebut agar memberikan kesempatan yang adil bagi semua tenaga honorer. “Ketentuan yang bersifat adil dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada semua aparat yang masih honor sangatlah penting. Kami berharap pemangku kebijakan dapat mendengarkan suara kami,” tuturnya.

Dengan semakin meningkatnya protes dari honorer, perhatian kini tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah kota untuk merespons keluhan dan tuntutan yang berkembang di kalangan tenaga honor. (Red/*)