Tulang Bawang Barat, sinarlampung.co – DPRD Tulang Bawang Barat (Tubaba) mengatakan pengawasan terkait dugaan penahanan ijazah dan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Lampung.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Tulang Bawang Barat, Sudirwan, ketika menanggapi dugaan penahanan ijazah dan kartu PIP siswa SMA Negeri 3 Tulang Bawang Barat (Tubaba) seperti pemberitaan di sejumlah media online.
Baca: SMAN 3 Tubaba Diduga Tahan Ijazah Siswa
Dia menegaskan pihaknya hanya mengawasi sekolah jenjang SD sampai SMP. Sementara, SMA menjadi kewenangan Disdik Lampung.
“Sebenarnya kalau untuk Komisi II ini hanya untuk SD dan SMP, kalau SMA itu Kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Pengawasannya. Jadi di bawah tanggung Jawab Disdik Provinsi,” kata Sudirwan di aula lantai 2 gedung DPRD Tubaba, Rabu, 31 Juli 2024.
Berita sebelumnya: Selain Tahan Ijazah, SMAN 3 Tubaba Juga Diduga Tahan Kartu PIP Siswa
Meski bukan kewenangannya, Sudirwan meminta pihak sekolah sebaiknya mengeluarkan ijazah dan kartu PIP siswa yang diduga ditahan tersebut.
Ketika dimintai tanggapan apakah penahanan ijazah dan kartu PIP oleh pihak sekolah dibenarkan. Sudirwan kembali menegaskan jika hal itu kemungkinan merupakan kebijakan sekolah yang menjadi tanggung jawab Disdik Provinsi Lampung.
“Itu tergantung Etika Kebijakan Kepala sekolahnya, Ini menyangkut Kebijakan Kepala sekolahnya, dalam hal ini merupakan tanggung jawab Pengawasan Disdik Provinsi,” kata dia.
“Ini tanggung jawab dinas provinsi, kalau emang ranah kabupaten pasti saya panggil dinasnya. Kita hanya memantau. Karena itu tugas dan fungsi kita,” pungkas Sudirwan.
Baca: Soal Penahanan Ijazah Siswa, Kepala SMAN 3 Tubaba Utus Guru Hadapi Wartawan
Diberitakan sebelumnya, pihak SMA Negeri 3 Tubaba diduga menahan ijazah dan kartu PIP siswa. Hal dikeluhkan wali siswa.
Akibat adanya penahanan ijazah tersebut, salah satu orang tua siswa mengaku anaknya tidak bisa melamar pekerjaan. Sementara, terkait penahanan kartu PIP, orang tua siswa mengaku tidak mengetahui persis jumlah dana bantuan yang diterima. (Efendi/Tim)