Lebaran dan Inflasi di Rumah Tangga Wartawan

Lebaran dan Inflasi di Rumah Tangga Wartawan. Judul tulisan soal inflasi ini sengaja ditulis unik dengan maksud agar pembaca tertarik, lalu mulai menggemari berita-berita ekonomi yang saya coba sajikan dengan bahasa tidak rumit, tapi asyik.

Tulisan ini saya mulai dari laporan yang saya terima dari Biro Perekonomian Lampung pada Senin, April, kemarin. Kantor biro yang bermarkas di Lantai III Kantor Gubernur Lampung itu mengirimkan gambar melalui pesan WhatsApp berupa grafik yang disertai pesan pendek.

“IPH Lampung sebagai Proxy Inflasi pada Minggu ke IV Maret 2024 No 9 terendah sebesar 0.91.” Pesan itu dikirimkan oleh seorang pejabat biro ekonomi yang sejujurnya baru saya kenal.

Dengan gesit saya mendownload gambarnya, lalu berusaha memahami arti kata terendah tersebut.

Ups! Jangan salah menilai. Kata terendah itu bukanlah sesuatu yang buruk, melainkan sebuah kemajuan ke arah yang lebih baik dari periode-periode sebelumnya.

Semakin rendah angka IPH sebagai proxy inflasi maka dapat disimpulkan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berhasil menjaga keseimbangan neraca pangan berupa supply dan demand melalui kegiatan pengendalian setiap hari, lalu dilaporkan dalam setiap pekan.

IPH bukan inflasi yang umum kita kenal. IPH hanya sebagai proxy inflasi. Sebagai tambahan penjelasan: inflasi di Lampung dihitung melalui pendataan BPS di 4 kabupaten/kota yaitu Bandar Lampung, Metro, Lampung Timur, dan Mesuji. BPS akan mengumumkan angka inflasi setiap tanggal 1 setiap bulan.

Menurut teman saya di BPS, pendataan di 4 kabupaten/kota itu secara statistik sudah cukup mewakili untuk menghitung angka inflasi di Provinsi Lampung. Sedangkan untuk kabupaten lainnya, dilakukan oleh tim pemantauan harga menggunakan Indeks Perkembangan Harga yang datanya dikumpulkan oleh masing-masing TPID di disperindag kabupaten/kota.

Jadi, setelah membaca tulisan ini, berhentilah menulis berita soal inflasi di Waykanan, Lampung Utara atau kabupaten lain yang tidak masuk dalam cakupan pendataan oleh Badan Pusat Statistik.

Para bupati di luar cakupan pendataan oleh BPS ini, sebaiknya menahan diri. Tidak usah mengklaim atau mempolitisasi berhasil mengendalikan inflasi. Sebab laporan yang disampaikan TPID kabko, lalu diolah dan dirumuskan hasilnya oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (Kemendagri) hanya sebatas proxy, meski hasilnya dapat menjadi rujukan inflasi m-to-m.

Sebagai contoh, mengutip laporan BPS Lampung pada Maret 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Lampung sebesar 3,45 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,35.

Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Timur sebesar 4,83 persen, dengan IHK sebesar 109,98 dan terendah terjadi Kota Bandar Lampung sebesar 2,72 persen dengan IHK sebesar 106,00.

Sedangkan tingkat inflasi month to month (m-to-m) Maret 2024 tercatat sebesar 0,36 persen dan tingkat inflasi years to date (y-to-d) Maret 2024 mengalami inflasi sebesar 0,56 persen.

Mari kita hubungkan angka inflasi m-to m tersebut dengan IPH Lampung sebagai proxy inflasi pada Maret 2024.

Diketahui IPH Lampung pada Minggu I Maret 2024 sebesar 1,78. Lalu, secara berturut-turut membaik pada Minggu ke II sebesar 1,77, Minggu ke III sebesar 1,44 dan Minggu ke IV sebesar O,91.

Bila dirata-rata, maka IPH Lampung pada Maret 2024 sebesar 0,39 atau beda tipis dengan inflasi Lampung m-to m sebesar 0,36.

Lalu, apa pula maksudnya dengan inflasi di rumah tangga wartawan.

Nah…justru ini adalah bagian paling menariknya. Sebab inflasi yang masih tinggi saat ini tentu saja berdampak pada ekonomi, utamanya daya beli para pewarta.

Wartawan tidak punya tim pengendalian inflasi di rumah tangga mereka. Apalagi lebaran sudah di depan mata pula, kawan-kawan saya ini kebanyakan dibuat ‘sakit kepala’.

“Semoga dapat THR dari ‘bos-bos’ itulah. Tawaf dulu kita,” ajak seorang wartawan, sohib saya.

Sementara bagi pemilik media yang biasanya merangkap jadi wartawan, mulai rajin menghitung sisa hari hari H.

“Waduh, tinggal beberapa hari lagi nih lebaran. Kapan sih hari pencairan tiba,” kata teman yang lainnya.

“Kamu nanyak,” jawab saya seenaknya.

Plak! Kepala saya diketoknya sambil tertawa. Saya mulai menduga, teman saya itu ikut terdampak inflasi atau IPH. Saya mendengar kabar, kerja sama medianya tidak masuk dalam skema kerja sama dengan pemerintah daerah. (iwa)