Proyeksi Ekonomi Lampung 2024 dan Ancaman Defisit Anggaran

EKONOMI Lampung pada triwulan I 2024 diprediksi masih terus terjaga dalam kisaran 4 sampai 4,5 persen dengan bersandarkan pada penerimaan dana transfer dari APBN yang meningkat pada tahun ini.

Seperti banyak daerah lainnnya, efektivitas dan percepatan penggunaan dana transfer dari APBN, seperti DAU, DAK, dana bagi hasil, dana desa, dan transfer keuangan lainnya menjadi kata kunci ‘denyut nadi’ pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada Triwulan I tahun ini.

Dan seperti banyak daerah lainnya, perlambatan ekonomi diperkirakan masih akan terus terjadi akibat situasi ketidakpastian global, politik dalam negeri dan inflasi yang menekan konsumsi dan daya beli masyarakat.

Faktor lainnya seperti minimnya momentum atau peristiwa penting yang dapat mendorong peningkatan konsumsi dan pendapatan daerah pada triwulan I 2024 juga menjadi catatan serius bagi provinsi ini untuk dapat diperbaiki di tahun-tahun mendatang.

Kelaziman menahun, seperti rendahnya penyerapan anggaran APBN dan APBD pada setiap Triwulan I acap kali menimbulkan ekonomi berjalan lamban akibat belanja fiskal yang terbatas. Hal ini sebaiknya juga dapat menjadi catatan bagi provinsi ini untuk dibenahi di tahun-tahun mendatang.

Dikutip dari pemberitaan media ini sebelumnya, bahwa Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Lampung pada 2024 tumbuh dalam kisaran 4,5% sampai 5%.

Proyeksi BI tersebut sedikit mengendur dibanding proyeksi ekonomi 2023 sebesar 4,7%-5,2%.

Sementara kontribusi ekonomi Lampung terhadap pertumbunan ekonomi nasional pada 2023 tercatat 4,44 persen. Meski meningkat dibanding 2022 sebesar 4,28 persen, capaian laju ekonomi tahun 2023 masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,02 persen.

APBN Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perdagangan pada tahun lalu menegaskan peran penting APBN sebagai instrumen dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi-fiskal daerah.

Ia mengatakan APBN memerankan peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan negara, dan oleh karena itu harus dikelola secara akuntabel.

Dijelaskan, bahwa program pembangunan di tahun 2024 masih difokuskan pada program prioritas, diantaranya adalah menurunkan kemiskinan, menurunkan pengangguran, memperbaiki indeks pembangunan manusia termasuk nilai tukar petani. Semua prioritas di atas, secara umum berhasil dilakukan dengan baik oleh Pemprov Lampung.

Menkeu juga menegaskan prioritas penting lainnya dari belanja utama berkaitan dengan peningkatan SDM seperti pendidikan, perlindungan sosial, kesehatan dan pembangunan infrastruktur dengan mengedepankan konektivitas dan efisiensi, serta mengakselerasi mobilitas antar daerah antar pulau, serta pembangunan di bidang hukum dan pertahanan keamanan, IKN dan food security/ketahanan pangan.

Menjaga Likuiditas ‘Dompet’ untuk Belanja Fiskal

Semua prioritas tersebut, jelas Menkeu, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, menciptakan iklim investasi di daerah yang mampu untuk menstimulasi perekonomian masing-masing.

Khusus transfer ke daerah, Menkeu mengharapkan adanya sinkronisasi dan konsistensi dengan kebijakan nasional.

Bagi Provinsi Lampung, dana transfer adalah nyawa keberlanjutan pembangunan. Hal itu telah menjadi keniscayaan selama bertahun-tahun sebagai dampak rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menopang semua kegiatan program daerah.

Dan sebagai catatan akhir, untuk mengatasi sempitnya ruang fiskal ini Pemprov Lampung harus pandai-pandai menjaga likuiditas ‘dompetnya’ supaya terhindar dari defisit anggaran yang bisa datang tiba-tiba pada akhir tahun anggaran.(*)