Ekonomi Lampung 2023: Bergeliat Plus Pengangguran Turun

APBN dan APBD sebagai fiscal tools pemerintah memiliki peran penting dalam upaya pengurangan pengangguran melalui berbagai sinergi program-program pemerintah baik melalui belanja Kementerian/Lembaga, belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang pendidikan, maupun APBD program penanggulangan pengangguran.

Belanja K/L terkait pengurangan pengangguran per jenis rincian output antara lain terdapat fasilitasi dan pembinaan masyarakat, padat karya, pelatihan, pendidikan, dan pendidikan vokasi. Dari jenis rincian output tersebut alokasi terbesar pada sektor pendidikan dengan realisasi November 2023 sebesar Rp256,35 miliar yang diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan membantu meningkatkan kompetensi siswa/siswi sehingga siap diserap oleh dunia kerja.

Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki program penanggulangan pengangguran daerah yang didukung melalui APBD. Beberapa program unggulan penanggulangan pengangguran daerah Provinsi Lampung diantaranya program pengawasan ketenagakerjaan, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, dan hubungan industrial. Alokasi dana APBD didominasi oleh program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja berupa latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi dengan pagu sebesar Rp1,2 miliar dengan realisasi mencapai Rp1,17 miliar atau 97,74 persen dan menghasilkan output sebanyak 320 orang terlatih.

Kondisi Inflasi Regional Lampung 

Ekonomi Lampung masih menghadapi tekanan inflasi sebesar 3,47 persen (years on years) pada Desember 2023.

Meski menurun dibanding November lalu sebesar 4,10 persen, laju inflasi gabungan dua kota di Lampung tersebut masih di atas inflasi nasional sebesar 2,61 persen.

Sebaran inflasi Desember 2023 (yty) di Pulau Sumatera paling tinggi terjadi di Tanjung Pandang sebesar 3,80 persen.

Sementara inflasi di Kota Bandar Lampung berada pada urutan kesepuluh tertinggi sebesar 3,52 persen, di mana bersama-sama dengan inflasi Kota Metro sebesar 3,05 persen menggenapi laju inflasi di Provinsi Lampung sebesar 3,47 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung melaporkan inflasi tertinggi di Lampung terjadi masih pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,36 persen.

Tiga kelompok ini mengalami kenaikan harga yang ditandai oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 9,36 persen.

Inflasi di Lampung juga didorong oleh kenaikan kelompok lain, seperti pakaian dan alas kaki, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga hingga kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang berkisar antara 0,70 persen hingga kelompok pendidikan sebesar 3,68 persen.

Komoditas penyumbang inflasi yoy pada Desember 2023 di Lampung masih ditingkahi oleh kenaikan harga beras, cabai merah, bawang putih, cabai rawit dan rokok kretek filter, tarif air minum PAM dan gula pasir.

Pada November 2023, inflasi Lampung berada di atas level sasaran 3,1 persen yaitu sebesar 4,10 persen (yoy). Capaian tersebut juga berada di atas inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,86 persen (yoy) yang disumbang inflasi sektor Makanan, Minuman, dan Tembakau yakni tercatat sebesar 11,49 persen (yoy) dengan andil kontribusi pembentukan inflasi yoy sebesar 3,36 persen.

Komoditas utama penyumbang inflasi yoy pada November 2023 yaitu beras dan cabai merah. Secara month-to-month, inflasi Lampung tercatat sebesar 1,02 persen (mtm). Cabai merah juga merupakan komoditas utama penyumbang inflasi mtm pada November 2023. Kenaikan harga komoditas cabai disebabkan penurunan pasokan di daerah produksi cabai yaitu di Lampung Selatan dan penurunan kualitas cabai akibat El Nino.  Kenaikan harga aneka cabai juga dipengaruhi kenaikan harga cabai rawit dari Sukabumi Jawa Barat sebagai salah satu pemasok utama cabai di Lampung.

Dalam rangka pengendalian inflasi komoditas cabai di daerah Lampung, pemerintah agar dapat melakukan langkah-langkah yaitu optimalisasi dalam pendistribusian cabai khususnya dari wilayah sentra produksi (surplus) ke daerah tinggi konsumsi (defisit); fasilitasi sarana penanganan dampak perubahan iklim (sarana irigasi, pompa air, handsprayer, tandon, embung mini, dll); serta mendorong Dinas Urusan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mempercepat realisasi penyerapan anggaran dekonsentrasi terutama dalam rangka pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan daerah.

Kinerja APBN Regional Lampung Terjaga Positif

Sampai dengan 30 November 2023, pendapatan APBN telah terealisasi sebesar Rp9,3 triliun atau 93,89 persen dari target. Dari sisi penerimaan pajak Tahun Anggaran 2023, penerimaan pajak tumbuh positif. Penerimaan pajak lingkup Lampung telah terealisasi sebesar Rp7,72 triliun atau 92,93 persen. Kinerja kumulatif s.d. bulan November 2023 mencapai 5,43 persen. Kontribusi terbesar dari sektor industri Pengolahan tumbuh sebesar 33,11 persen (yoy) dengan porsi sebesar 29,08 persen dari total penerimaan. Salah satunya dikontribusi oleh kegiatan ekonomi pada industri gula pasir, industri pati ubi kayu dan industri minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil).

Dari sisi penerimaan Kepabeanan dan Cukai, sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp883 miliar atau telah mencapai 77,79 persen dari target. Realisasi Bea Masuk sebesar Rp385,11 miliar atau tumbuh 25,26 persen (yoy).  Sedangkan untuk realisasi Cukai sebesar Rp2,68 miliar atau tumbuh 51,97 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh penyesuaian denda administrasi cukai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran di Bidang Cukai.

Kinerja penerimaan negara terkontraksi pada sektor Bea Keluar yang sampai 30 November 2023 terealisasi sebesar Rp495,72 miliar atau terkontraksi 76,34 persen (yoy). Adapun sebabnya adalah harga Crude Palm Oil (CPO) yang termoderasi di pasar global. Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak pada periode yang sama tumbuh signifikan sebesar 24,17 persen (yoy) dengan realisasi sebesar Rp1,24 triliun atau 128,41 persen dari target.

Belanja APBN sampai dengan 30 November 2023 sebesar Rp27,93 triliun atau 87,80 persen dari pagu. Dari sisi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mengalami akselerasi sebesar 15,64 persen atau terealisasi sebesar Rp8,15 triliun atau 77,63 persen dari pagu. Dari total realisasi BPP tersebut, terbagi atas kinerja Belanja Pegawai sebesar Rp3,4 triliun, Belanja Barang sebesar Rp3,71 triliun, Belanja Modal Rp1,01 triliun; dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp32,51 miliar.

Sedangkan dari sisi Transfer ke Daerah (TKD), telah terealisasi sebesar Rp19,78 triliun atau 92,82 persen dari pagu. Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp540 miliar atau 72,67 persen, Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp12,13 triliun atau 96,14 persen, DAK Fisik sebesar Rp984,27 miliar, DAK Nonfisik Rp3,73 triliun, Hibah Rp0,92 miliar, Dana Insentif Fiskal sebesar Rp185,19 miliar atau 72,35 persen, dan Dana Desa terealisasi Rp2,2 triliun atau 95,54 persen. (red)