Jokowi Kritik Penyerapan Anggaran Berjalan Lamban, Sttt…di Lampung Baru 59,87%

Bandarlampung – Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi memerintahkan pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran yang masih saja berjalan lamban meski selalu diinstruksikannya selama sembilan tahun pemerintahannya.

Jokowi dalam acara penyerahan Digital aftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 pada Rabu (29/11/2023) memerintahkan agar serapan anggaran dioptimalkan dalam tiga pekan ke depan.

Ia mengkritik masih banyak anggaran atau dana yang mengendap senilai triliuan rupiah pada kas pemerintah pusat dan daerah. Pengendapan itu terus berulang terjadi setiap tahun selama sembilan tahun pemerintahannya.

Jokowi mengungkapkan informasi dari Mendagri bahwa realisasi penyerapan APBN 2023 baru 74 persen dan APBD baru 64 persen.

“Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64 dan 74. Eksekusi segera. Jangan bolak-balik saya sampaikan,” tegasnya.

Serapan Anggaran Pemprov Lampung Baru 59,87%

Kritik Jokowi ini semestinya menjadi perhatian Pemprov Lampung lantaran serapan anggaran Pemprov Lampung hingga Oktober baru mencapai 59,87 persen.

Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, mengakui lambannya penyerapan anggaran akibat aprogram-program pemerintah bersifat kontrak.

“Biasanya realisasi bayar gaji dan operasional pasti tepat. Tapi, nggak tepat itu dari hal yang sifatnya kontraktual,” ujar Fahrizal.

Fahrizal mendorong pemerintah daerah (Pemda) kabupaten/kota untuk mempercepat realisasi anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD). Hal ini agar program yang disusun dapat terlaksana pada 2023.

“Kami mendorong proses procurement (pengadaan) dapat dipercepat,” kata dia.(iwa)