Juniardi Pejabat Tubaba Tidak Paham UU Pers?

Bandar Lampung (SL)-Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan (Wakabid) PWI provinsi Lampung, Juniardi SIP, S.H.,M.H pertanyakan pemahaman pejabat Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) tentang Undang-Undang Pers, hal itu lantaran adanya informasi terkait regulasi atau aturan Pemda Kabupaten Tubaba tentang kerjaan wartawan yang harus menggunakan surat permohonan guna mendapatkan informasi, layaknya birokrasi di dinas instansi pemerintah maupun lembaga lainnya.

“Saya kira jika ada Kadis yang dikonfirmasi, lalu minta pengajuan surat permohonan, berkop, dan lain lain, itu Kadisnya suruh belajar lagi. Masa iya sekelas eselon II tidak pahan UU Pers dan tugas tugas wartawan,”kata Juniardi, Rabu 29 Juni 2022.

Menurutnya wartawan untuk melakukan konfirmasi terkait pemberitaan tidak perlu menggunakan surat permohonan dikarenakan wartawan dalam melakukan tugasnya sudah dibekali surat tugas, dan id card pers resmi, sebagai bukti diri bertugas sebagai wartawan, dan tertera media nya.

Bang Jun (sapaan akrab Juniardi-Red) juga menjelaskan jika seorang wartawan bisa langsung saja bila mau mengadakan wawancara kepada narasumber di suatu dinas instansi pemerintah daerah.

“Justru pers itu harus melakukan konfirmasi untuk keberimbangan berita. Tapi, dengan catatan, bahwa yang mau melakukan wawancara atau konfirmasi itu benar- benar wartawan yang melakukan aktifitas kewartawanan di media pers, baik cetak, online, tv, dan radio. Artinya benar-benar wartawan, dan melakukan aktivitas jurnalistik,”ucapnya.

Dalam menjalankan tugas, Wartawan harus mematuhi kode etik jurnalistik, misalnya memperkenalkan diri, menunjukkan identitas, dan keperluan wawancara dan yang dikonfirmasi menyangkut kepentingan pemberitaan.

“Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers sudah jelas mengatur bahwa, sepanjang wartawan itu jelas dari media yang juga jelas artinya media pers. Kalau wartawannya tidak jelas, kemudian mau melakukan wawancara kepada sumber berita tidak jelas, boleh boleh saja narasumber nya menolak,”ujar Juniardi

Lanjutnya, instansi setempat biasanya terdapat humas yang menghimpun informasi maupun program kerja yang mereka laksanakan setiap tahunnya. Apalagi kalau dikaitkan dengan UU keterbukaan informasi Publik (KIP), dimana setiap warga Negara berhak memperoleh informasi di Badan publik.

“Tidak ada dalilnya apabila seorang wartawan yang mau melakukan wawancara kepada narasumber mesti ada surat izin dari redaksi. Karena wartawan yang ditugaskan mencari berita di lapangan sudah dibekali Id Card media, jadi jangan di halangi,”tegas Bang Jun.

Ia juga mempertegas jika wartawan dalam menjalankan tugasnya jelas dilindungi UU Pers dan apabila ada yang menghambat tugas wartawan akan dikenakan denda dan sanksi. Sehingga wartawan tidak asal saja dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. (Eri/Red)