Yusuf Kohar Ingatkan Walikota Herman HN Tidak Dompleng Nama di Beras Bantuan Covid-19
Juniardi
Bandar Lampung (SL)-Wakil Wali Kota Yusuf Kohar meminta Wali Kota Herman HN stop mendompleng nama pada beras bantuan corona, Covid-19, apalagi menggendong isterinya, Eva Dwiana, yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah pada Pilkada mendatang.
Menurut Yusuf Kohar, beras bantuan 5 kg dan 2 kg, yang disebarkan Dinas Sosial lewat kecamatan, kelurahan, dan ketua RT, dibeli dari dana Pemerintah Kota, bukan pribadi Herman HN. Rakyat jangan dibutakan karena sedang susah dan membutuhkannya.
Wakil Wali Kota itu juga meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota fokus menangani virus covid-19 agar tidak berkepanjangan. Ia mengharapkan seluruh pihak menyetop dulu urusan politik. Pilkada sudah diundur dan bisa mundur lagi jika masih terus zona merah.
Yusuf Kohar menyayangkan pembagian beras juga melanggar protokol Covid-19, seperti ia saksikan di beberapa kecamatan. Kalau Pemerintahnya masih suka berkumpul, warga juga akan susah diatur, dan wabah menjadi lama selesai.
Kepala Dinas Sposial Bandar Lampung Tole Dailami mengatakan pihaknya sudah selesai membagikan 400 ton beras kemasan 5 kg untuk 80 ribu KK, yang bersumber dari dana APBD dan 100 ton beras berukuran 2 kg dari beras cadangan ke 20 kecamatan.
Pada bulan Juni, disiapkan lagi beras 650 ton kemasan 5 kg, dengan target 150 ribu KK, yang anggarannya juga bersumber dana APBD. Di lapangan, seluruh bantuan beras tersebut dikemas dengan plastik putih bertuliskan Bantuan Herman HN.
Tak Ada Sokli, Warga Mengadukan Soal Sampah Kepada Yusuf Kohar
Warga Bandar Lampung kini mengurus sampah sendiri, tidak ada lagi petugas Sokli seperti dulu, bahkan banyak tempat pembuangan sampah ditiadakan, hingga warga bingung membuang ke mana. Hal itu dilaporkan warga kepada Walikota Bandar Lampung Yusuf Kohar
Siti Nuryati, warga Kelurahan Korpri Jaya, menyatakan hal itu saat berdialog dengan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar, yang dihadiri ratusan kaum ibu, di halaman rumah seorang warga, Jumat 24 Januari 2020.
Ani Yulianti, warga lain, melihat Pemkot Bandarlampung selama ini tidak memperhatikan tempat anak bermain. Setiap perumahan dibiarkan berdiri tanpa fasilitas umum, sehingga anak lebih banyak bermain game di rumah.
Keakuratan data KK dipersoalkan Lismawati. Ia sudah dua tiga kali ke Disdukcapil meminta perubahan data keluarga, namun yang muncul tetap isian yang lama. Ia curiga hal tersebut berkaitan dengan bantuan kemiskinan yang tidak tepat.
Wakil Wali Kota Bandarlampung Yusuf Kohar mengatakan, dari beberapa kali dialog dengan warga di sejumlah kelurahan, ia menjumpai keluhan yang sama. Itu sebabnya ia meminta Camat dan Lurah terlibat dalam keakuratan data kependudukan. (Red)
