Anggaran Besar Tapi Kerja Tak Maksimal, LP3RI Soroti Kinerja BPKAD Lampung Timur

Lampung Timur (SL)-Dengan annggaran tinggi, tapi kinerja Badan Pengolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur, diduga tetap tidak optimal, termasuk  dalam pengolahan dan pemanfaatan dalam memenit anggaran.

Sekretaris Lembaga Pengawas Pelayanan Informasi Publik Republik Indonesia (LP3RI) Johan Abidin, mengatakan dengan anggaran yang tidak tanggung-tanggung, yang diajukan dalam rencana kegiatan anggaran (RKA), “Tapi kinerja buruk, tentu ini sangat mencoreng dalam kinerja tersebut. Ini sangat buruk dalam pengelolaan keuangan Daerah Lampung Timur,” kata Johan Abidin.

Sebagai sosial control, lanjut Johan, kegiatan koordinasi dan konsultasi teknis penyusunan APBD 2018 Rp737 juta, dengan honorarium tim anggaran daerah Rp670,5 juta, terdiri dari tim kebijakan anggaran Rp373,5 juta, tim kebijakan anggaran kedua Rp297 juta, honorarium pengelola keuangan Rp19 juta, dan honorarium pegawai tidak tetap Rp18 juta, sisanya habis utk ATK dan makan minum panitia.

Menurutnya, anggaran yang sangat melimpah, dalam penggelontoran untuk kepentingan peningkatan pengelolaan keuangan di BPKAD sangat besar di tahun TA 2018, Dua belas kegiatan dengan nama mengatasnamakan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang di bagi beberapa substansi kegiatan. “Kita lihat saja, ada 12 iatem pengerjaan, untuk katagori pengembangan dan pengolahan keuangan daerah, yang di bagi beberapa bidang,” ujarnya, Rabu (28/08).

Bukan hanya itu, lanjut pria berkacamata itu, menyatakan bahwa program ini menghabiskan anggaran hampir Rp3 M, dari kegiatan di tahun 2018 tersebut dana koordinasi dan konsultasi hampir mencapai satu milyar rupiah yang jika kita lihat lebih dalam lagi dana tersebut habis untuk honorarium panitia dan Alat Tulis Kantor (ATK). “Anggaran yang, bermiliar-miliar hanya koordinasi dan konsultasi rancangan Anggaran Pendapatan Belaja Daerah (APBD), pembuatan rancangan bupati mengenai APBD, laporan kas daerah dan lain sebagainya,” katanya.

Diketahui, di TA 2019 kegiatan yang sama fungsinya, mencapai Rp6 M, sementara kegiatan di bawah bendera koordinasi dan konsultasi hampir mencapai Rp3 Milyar. “Dua tahun berturut-turut, dianggarkan begitu besar, ini harus kita tanyakan, apakah sudah sebanding kinerja BPKAD jika di lihat dari besarnya anggaran yang mereka pergunakan, sengaja fakta yang kita dapati hari ini justru pengelolaan keuangan Daerah semakin buruk, buktinya banyak rekanan yang belum menerima gak nya meski pekerjaan nya sudah lama rampung,” pungkas Johan. (Wahyudi).