Ditanya Soal Dana Bos dan Pungutan Hingga Rp2 Miliar Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Labuhan Ratu “Linglung”

Lampung Timur (SL)-Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Mis, berbelit-belit saat di tanya tentang pungutan pembayaran di sekolah, yang mengatasnamakan uang komite Sekolah. Kepala Sekolah mengaku pembayaran seragam dan komite sekolah hanya Rp900 ribu, dan sekolah memanfaatkan bantuan dana Bantuan Operasional Sekolah senilai Rp1,600.000 ribu/siswa.

BACA : Kepala Sekolah Dan Ketua Komite SMK PGRI 1 Labuhan Ratu Diduga Kibuli Orang Tua Murid

“Pembayaran hanya Rp300 untuk Seragam di tambah Rp600 ribu uang komite, selama satu tahun, total nya Rp900 ribu, dan tidak ada lagi pungutan hanya itu saja, khusus untuk seragam pihak sekolah yang mengkoordinir semua,” kata Kepala Sekolah SMK PGRI Mis, Sabtu (24/08/19).

Namun Keterangan Kepala Sekolah berbanding terbalik dengan Pemaparan Komite sekolah Saparyanto menyebutkan Uang Komite Sebesar Rp3,7 Juta dalam satu tahun. Bahkan saat di jelaskan dari hasil konfirmasi dengan Komite Sekolah, kemudian keterangan Kepala Sekolah, datanya berubah lagi. Karena ada tambahan uang Kunjungan Industri (KI) Sebesar Rp1,5 juta.

“Iya ada lagi uang Kunjungan Industri (KI) Sebesar Rp1,5 juta untuk Kelas X Rp1,8 juta, Kelas XI Rp1,6 Juta, Kelas XII Rp 1,7 juta,” kata Kepala Sekolah, yang juga mengajar di Fakultas Ilmu Ekonomi, di Lampung Timur.

Keterangan Kepala Sekolah dan Komite Sekolah berbanding terbalik dengan wali murid, kelas 10 Ibu RH (38) Desa Raja Basa Lama Induk menyampaikan keluhannya tentang pembayaran begitu besar dan setiap rapat tidak pernah di kasih selebaran rincian pembayaran, hanya saja di jelaskan melalui proyektor. “Kemarin anak saya masuk melalui tes dan sudah masuk di pinta sebesar Rp4,7 juta rupiah untuk pembayaran dalam 1 tahun, dalam rapat komite sekolah, di sana sudah ada Kepala Sekolah dan Ketua Komite,” Kata orang tua.

Walaupun bisa di cicil dalam tahapan pembayaran, lanjut RH tidak sebanding dengan hasil ekonomi. “Kami hanya pekerja buruh di PT. Gajinya pun tidak menentu dan hanya cukup makan sehari hari. Menyekolahkan anak-anak kami, adalah bagian dari perjuangan hidup, karena gaji di PT. hanya berkisar Rp81.000 ribu/hari. Namun dalam 30 hari itupun tidak penuh, paling rata-rata kerja 22 – 25 hari,” katanya.

Hal senada di lontarkan orangtua atau wali siswa-siswi SMK PGRI 1, Pak Min (45) sebagai buruh kasar mengeluhkan tentang indikasi pungli yang dilakukan oleh Sap Ketua Komite dan Mis Kepala SMK PGRI 1 tempat anak mereka melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM).

“Dulu, waktu anak saya masih kelas 1 disuruh bayar Rp2, 850, 000. dan sekarang kelas 2 bayar 2, 920, 000, anak tetangga saya malah bayarannya sampe Rp4,5 juta. Saya bayar nyicil disuruh lewat bank Rp1,7 juta untuk biaya seragam olahraga, batik, seragam praktek. Rp1,1 juta untuk komite setahun,” Keluh orangtua siswi kelas XI ketika dimintai keterangan, pukul 14.00 WIB dirumahnya.

“Biaya untuk kunjungan industri di Bandar Lampung bayar Rp300 ribu lagi, pada waktu kumpulan nggak pernah bahas dana BOS dan RPS, nggak tau berapa nilainya. Saya sebenarnya juga merasa penasaran, ada bantuan dari Pemerintah tapi apa bentuknya nggak tau, padahal anak saya dapat KIP sedangkan saya cuma buruh”. Paparnya.

Bukannya Rp3,7 juta pungutan yang dilakukan oleh Ketua Komite dan Kepala SMK PGRI 1, melainkan sebesar Rp4,5-Rp4,7 juta pertahun khususnya untuk siswa-siswi kelas X sebagai peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020. “Bukanya 4,5 juta tapi 4,7 juta, untuk biaya yang ikut jalur tes 4,7 juta dan yang pakai jalur undangan 4,5 juta, untuk anak saya yang baru masuk kelas satu biayanya 4,7 juta, sedangkan kami baru bayar 600 ribu lewat bank fajar, gimana nggak dicicil kerjanya cuma buruh, kerja di PT. aja nggak”. Keluh orangtua siswi kelas X. (Wahyudi)