Lampung Timur (SL) : Kasus dugaan penyimpangan anggaran pengadaan mobeler pada tahun 2017 dan 2018 untuk ruang praktek siswa (RPS) di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) 1 Kecamatan Bumi Agung Lampung Timur, yang diduga fiktif, membuat team kejaksaaan negeri Sukadana geram untuk menindaklanjutinya.
Pasalnya, dari informasi narasumber yang enggan disebutkan namanya, menyebutkan pada Jum’at 16 November 2018, team kejaksaaan negeri Sukadana sudah turun ke sekolahan sudah menanyakan tentang keberadaan kepala sekolah dan bendahara. Namun pihak bersangkutan tidak berada di sekolahan.
” Udah ada empat orang yang ngaku dari team kejaksaaan, menanyakan tentang keberadaan kepala sekolah dan bendahara, tetapi hanya sebentar saja karena pihak yang bersangkutan tidak berada di sekolahan,” ujar dewan guru yang ingin dirahasiakan namanya. Senin (19/11/18).
Namun, saat reporter sinarlampung.com yang mendatangi kepala sekolah dan meminta tanggapan tentang team kejaksaaan, Kepala Sekolah tidak berada disekolah bahkan berdalih sedang di kota metro.” Saya berada di metro, ada urusan penting,” ujarnya melalui telpon seluler pribadinya.
Team Kejaksaaan kata Endro, kita sudah mengadakan janji, sudah saya hubungi pihak kejaksaan dan sudah menjadwalkan hari Kamis 22 November, kita mengadakan pertemuan, dikarenakan saya sekarang masih sibuk,” ujarnya. Selain dari team kejaksaaan yang datang ke sekolah, Kepala sekolah, menantang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati Lampung Timur agar secara cepat turun ke sekolah SMKN Bumi Agung Lampung Timur.
” Saya pinta kepada Bupati Lampung Timur dan anggota DPRD jangan ada maunya saja baru blusukan minta dukungan ke lapangan, namun setelah jadi hilang,” ujarnya saat di hubungi melalui ponsel pribadinya. Tersiarnya berita kasus dugaan penyimpangan anggaran Pengadaan mobeler pada tahun 2017 dan 2018 untuk ruang praktek siswa (RPS) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Kecamatan Bumi Agung Lampung Timur, yang diduga fiktif membuat pihak sekolah kalang kabut, dan mencoba merekayasa mobiler.
Pihak sekolah Sekolah Menengah Kejuruan itu dengan cepat menyulap meubelair bekas dengan membuat sticker, dan menyemprot cat putih bertuliskan APBN 2017, Selasa (06/11/18). Dugaan semantara terjadi tumpang tindih anggaran dari APBN, Dana Bos, dan Komite Sekolah, untuk satu objek yaitu mobiler sekolah.
Penyulapan meubelair dengan memberi mereka itu, atas perintah Kepala Sekolah SMK 1 Bumi Agung, agar bawahan untuk segera melakukan penempelan di mobeler yang ada disekolah tersebut. “Ini kami mulai rapikan mas, dan saya langsung perintahkan untuk hitung jumlah, antara belanja dengan aset dan sumber pembelanjaan. Terimakasih banyak atas masukannya mas,” ujar Kepala Sekolah Endro Subroto, melalui WhatsApp pribadinya.
Menurut Endro Subroto, bahwa pihaknya mendapat beberapa koreksi, dan kemudian diperbaiki. “Kami dapat masukan dan beberapa koreksi, lalu kami perbaiki, sekarang dapat masukan harus dikasih tanda/barcode, tadi saya langsung perintahkan untuk dikasih tanda, mana-mana yang dibeli dari APBN dan mana yang dari komite. Berikut tahun pembeliannya,” katanya. Terkait transparansi Bantuan Operasi Siswa (BOS) di Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala sekolah selalu mengelak dan tidak mau dimintai keterangan.
Diketahui, SMK 1 Bumi Agung menerima pengadaan meubelair pada tahun 2017 dan 2018 untuk RPS (ruang praktek siswa). Namun nyaris tak terlihat barangnya. Pasalnya, penganggaran dana dari bantuan RPS untuk jurusan TSM (Teknik Sepeda Motor) tahun 2017 yang seharus nya dibelikan mobiler berupa lemari, tetapi setelah dicek digedungnya ternyata tidak ada. Padahal bantuan meubelair sepaket dengan bantuan gedung. Namun meubelair bantuan itu tidak ada diruang praktek RPS Jurusan akuntansi.
Sebelumnya diberitakan Pengadaan meubelair pada tahun 2017 dan 2018 untuk ruang praktek siswa (RPS) di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan Bumi Agung Lampung Timur diduga fiktif. Karena tak berbekas, bahkan tidak jelas. Dugaan kuat proyek RPS untuk jurusan teknik sepeda motor (TSM) 2017 fiktif. Bahkan Dana BOS Tertutup.
Pasalnya, penganggaran dana dari bantuan RPS untuk jurusan TSM tahun 2017 dan Akuntansi yang seharus nya dibelikan meubelair berupa lemari, tetapi setelah dicek di gedungnya ternyata tidak ada. Padahal bantuan mobiler satu paket dengan bantuan gedung. Hal ini diperparah dengan kosongnya mobiler diruang praktek bantuan tahun anggaran 2018 yg diperuntukkan untuk RPS Jurusan akuntansi. (1/11/18).
Kepala Sekolah Endro Subroto, S.pdi, M.pd yang ditemui diruang kerjanya, memaparkan bahwa pihaknya baru saja melunasi pajak pengadaan mobeler kursi, meja dan lemari setahun kemudian, karena beralaskan baru saja ada duit. Endro menyebutkan pengadaan meubelair kursi dan meja ada. Tapi ditanya lebih lebih spesifik Endro mengaku ttidak mengerti. “Untuk pajak mobiler itu aja baru kita selesaikan (red), karena kita baru ada dana,” keluhnya.
Ironisnya, lemari yang di peruntukan di ruangan yang baru belum juga diadakan aatau dibeli, dengan beralasan belum ada anggaran. Padahal dana mobiler sepaket dengan dana bantuan gedung. dan kepala sekolah mengakui sudah membayarkan pajak untuk dana mobiler.
Endro menyampaikan bahwa untuk meubelair, pihaknya dianggarakan melalui Komite Sekolah. “Kita menganggarkan dari dana komite sekolah ini. Hanya saja untuk lemari memang belum ada duit,” katanya. Selain meubelair yang diduga fiktif, Endro Subroto juga telat melunasi pajak. Pembayaran pajak baru dilakukannya karena diduga akan ada pemeriksaan oleh pihak terkait mengenai realisasi bantuan baik RPS dan anggaran BOS. Kejanggalan lain di sekolah itu, yakni ketidak transparan mengenai Dana Bantuan Operasi Siswa (BOS), dalam merealisasikan penggunaan anggaran pemerintah.