Komisi IV DPRD Lampung Timur Prioritaskan Bahas Kasus SMK Negeri 1 Bumi Agung

Lampung Timur (SL)-Komisi IV,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur akan menjadwalkan inspeksi ke SMK Negeri Bumi Agung, terkait dugaan fiktifnya pengadaan meubelair sekolahan. Neski SMK menjadi keweangan Disdik Provinsi, tetapi secara kewilayahan SMK itu berada di Lampung Timur, dana masayarakat pendidikannya adalah di Lampung Timur.

Kepada sinarlampung.com, anggota Komisi IV, Faizal Riza berjanji akan segera menyusun jadwal untuk melakukan sidak ke sekolah SMKN 1 Bumi Agung Lampung Timur,  “Walaupun bukan masuk wewenang daerah Lampung Timur, tatapi kita sebagai wakil rakyat akan melakukan pengawasan dan sidak ke SMKN Bumi Agung tersebut,” kata Paizal Riza, Selasa (13/11/18) di ruang Fraksi Nasdem.

Menurut Faizal, nantinya akan jadi bahan rapat komisi IV. “Rapat nanti akan saya sampaikan, mungkin dalam waktu dekat kita akan Sidak, walaupun saat ini SMA dan SMK bukan lagi dibawah koordinasi Pemerintahan Daerah, tapi kita akan bantu Pemerintah Provinsi untuk melakukan langkah pengawasan demi masyarakat,” kata Ketua fraksi Nasdem.

Dikatakannya, Bukan hanya pengawasan, akan tetapi kita akan turun langsung dan meninjau tentang dugaan pengadaan barang pada tahun 2017 yang fiktif. “Apalagi ini masuk daerah (dapil) daerah pilihan satu, ini akan menjadi prioritas utama untuk menjadi bahan rapat komisi IV. Langkah pengawasan tufoksi dewan demi masyarakat,” tegasnya.

diberitakan sebelumnya, tersiarnya berita kasus dugaan penyimpangan anggaran Pengadaan meubilaer pada tahun 2017 dan 2018 untuk ruang praktek siswa (RPS) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Kecamatan Bumi Agung Lampung Timur, yang diduga fiktif membuat pihak sekolah kalang kabut, dan mencoba merekayasa mobiler.

Pihak sekolah Sekolah Menengah Kejuruan itu dengan cepat menyulap meubelair bekas dengan membuat sticker, dan menyemprot cat putih bertuliskan APBN 2017, Selasa (06/11/18). Dugaan semantara terjadi tumpang tindih anggaran dari APBN, Dana Bos, dan Komite Sekolah, untuk satu objek yaitu mobiler sekolah.

Penyulapan meubelair  dengan memberi mereka itu, atas perintah Kepala Sekolah SMK 1 Bumi Agung, agar bawahan untuk segera melakukan penempelan di mobeler yang ada disekolah tersebut. “Ini kami mulai rapikan mas, dan saya langsung perintahkan untuk hitung jumlah, antara belanja dengan aset dan sumber pembelanjaan. Terimakasih banyak atas masukannya mas,” ujar Kepala Sekolah Endro Subroto, melalui WhatsApp pribadinya.

Menurut Endro Subroto, bahwa pihaknya mendapat beberapa koreksi, dan kemudian diperbaiki. “Kami dapat masukan dan beberapa koreksi, lalu kami perbaiki, sekarang dapat masukan harus dikasih tanda/barcode, tadi saya langsung perintahkan untuk dikasih tanda, mana-mana yang dibeli dari APBN dan mana yang dari komite. Berikut tahun pembeliannya,” katanya.

Terkait transparansi Bantuan Operasi Siswa (BOS) di Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala sekolah selalu mengelak dan tidak mau dimintai keterangan.

Diketahui, SMK 1 Bumi Agung menerima pengadaan meubelair pada tahun 2017 dan 2018 untuk RPS (ruang praktek siswa). Namun nyaris tak terlihat barangnya. Pasalnya, penganggaran dana dari bantuan RPS untuk jurusan TSM (Teknik Sepeda Motor) tahun 2017 yang seharus nya dibelikan mobiler berupa lemari, tetapi setelah dicek digedungnya ternyata tidak ada. Padahal bantuan meubelair sepaket dengan bantuan gedung.  Namun meubelair bantuan itu tidak ada diruang praktek RPS Jurusan akuntansi.

Sebelumnya diberitakan Pengadaan meubelair pada tahun 2017 dan 2018 untuk ruang praktek siswa (RPS) di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan Bumi Agung Lampung Timur diduga fiktif. Karena tak berbekas, bahkan tidak jelas. Dugaan kuat proyek RPS untuk jurusan teknik sepeda motor (TSM) 2017 fiktif. Bahkan Dana BOS Tertutup.

Pasalnya, penganggaran dana dari bantuan RPS untuk jurusan TSM tahun 2017  dan Akuntansi yang seharus nya dibelikan meubelair berupa lemari, tetapi setelah dicek di gedungnya ternyata tidak ada. Padahal bantuan mobiler satu paket dengan bantuan gedung. Hal ini diperparah dengan kosongnya mobiler diruang praktek bantuan tahun anggaran 2018 yg diperuntukkan untuk RPS Jurusan akuntansi. (1/11/18).

Kepala Sekolah Endro Subroto, S.pdi, M.pd  yang ditemui diruang kerjanya, memaparkan bahwa pihaknya baru saja melunasi pajak pengadaan mobeler kursi, meja dan lemari setahun kemudian, karena beralaskan baru saja ada duit. Endro menyebutkan pengadaan meubelair kursi dan meja ada. Tapi ditanya lebih lebih spesifik Endro mengaku ttidak mengerti. “Untuk pajak mobiler itu aja baru kita selesaikan (red), karena kita baru ada dana,” keluhnya.

Ironisnya, lemari yang di peruntukan di ruangan yang baru belum juga diadakan aatau dibeli, dengan beralasan belum ada anggaran. Padahal dana mobiler sepaket dengan dana bantuan gedung. dan kepala sekolah mengakui sudah membayarkan pajak untuk dana mobiler.

Endro menyampaikan bahwa untuk meubelair, pihaknya dianggarakan melalui Komite Sekolah. “Kita menganggarkan dari dana komite sekolah ini. Hanya saja untuk lemari memang belum ada duit,” katanya.

Selain meubelair yang diduga fiktif, Endro Subroto juga telat melunasi pajak. Pembayaran pajak baru dilakukannya karena diduga akan ada pemeriksaan oleh pihak terkait mengenai realisasi bantuan baik RPS dan anggaran BOS.

Kejanggalan lain di sekolah itu, yakni ketidak transparan mengenai Dana Bantuan Operasi Siswa (BOS), realisasi penggunaan dana itu tidak ada keterbukaannya terhadap publik. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya banner ataupun sulitnya mendapatkan informasi mengenai peruntukan anggaran BOS tersebut.

“Harusnya, BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) maupun inspektorat Provinsi Lampung, dan aparat penegak hukum agar dapat turun untuk memeriksa realisasi anggaran yang diduga banyak fiktif di sekolah itu,” kata salah seorang wali murid SMK itu.

sinarlampung.com bersama Chandra, wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana, ikut bersama memasuki ruangan sekolah untuk mengetahui dan melihat hasil pengadaan mobiler, Chandra tidak bisa menunjukkan satupun barkot (tanda bantuan pengadaan) di kursi atau meja. “Mungkin sudah lama jadi hilang barkotnya (red),” katanya.

Bahkan Guru honor itu, tidak bisa menyebutkan, berapa banyaknya pengadaan mobeler di tahun 2017, dengan beralasan lupa. “Tetapi yang jelas untuk kursi dan meja di tandai adanya barkot (tanda bantuan pengadaan) di kursi atau meja. Waduh, kalau secara pasti tentang berapa banyaknya pengadaan meubelair tersebut, saya lupa, karena mobeler nya sudah kita bagikan ke ruang kelas dan saya masih baru jadi bagian aset,” katanya tersenyum.

Saat ditanya mengenai bantuan mobiler itu, pihaknya tidak bisa menunjukkan satupun bantuan mobiler yang masih menempel barkot pada tahun 2017 maupun 2018, dan bahkan berdalih barkot nya hilang. (Wahyudi)