KPK Gelar Pelatihan Bersama Penegak Hukum di Lampung
Juniardi
Bandarlampung (SL) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar peIatihan bersama ”Peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi” di Hotel Novotel Bandarlampung, Lampung.
Pelatihan ini diikuti oleh 150 peserta yang berasal dari lembaga penegak hukum: Kepolisian, kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Oditur Militer (Otmil), dan Penyidik Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (POM TNI) di Provinsi Lampung.
Pelatihan bersama ini digelar selama Iima hari: 8-12 Oktober 2018. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penegak hukum daIam menangani perkara tindak pidana korupsi. Peningkatan yang ingin dicapai adalah di seluruh proses, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.
“KPK selalu membutuhkan kolaborasi dengan segala plhak, termasuk penegak hukum Iain, ini adalah salah satu upaya kami dalam peningkatan kerja sama memberantas korupsi,” ujar Wakil Ketua, Basaria Panjaitan, saat membuka pelatihan di Hotel Novotel, Bandarlampung, Senin (8/10).
Selanjutnya Basaria mengatakan, selain pengetahuan dan kemampuan yang bersifat khusus, aparat penegak hukum juga perlu memperdalam pengetahuan teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Selain para peserta. pelatihan bersama ini dihadiri oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda tindak Pidana Khusus RI, Fadil Zumhana, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi, Ki Agus Ahmad Badaruddin; Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian, Komisaris Jenderal Polisi Arief Sulistyanto; Direktur Pembinaan Penyidikan POM TNI, Kolone CPM Bambang Sumarmono; Anggota VII BPK, Eddy Mulyadi Soepardi; dan Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Bidang lnvestigasi, lswan Elmi.
Dalam acara ini ada beberapa materi yang akan disampaikan dipelatihan bersama ini. Materinya adalah tentang potensi tindak pidana korupsi pada sektor pertambangan, sektor perdagangan intemasional. Sektor kehutanan dan perkebunan; titik rawan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, penyelenggara keuangan negara, prinsip tata keIola keuangan negara dan keuangan daerah; pemahaman audit investigatif, Audit forensik, dan perhitungan kerugian keuangan negara, tindak pidanal pencucian uang; strategi aparat penegak hukum menghadapi praperadilan, peran kordinasii dan supervisl KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Sejak tahun 2012, KPK selalu bertahap dalam melaksanakan pelatihan bersama tingkat teknls di 24 provinsl dengan total jumlah peserta 3.960 peserta. Komposisinya adalag 1.533 penuntut umum. 1.704 penyidik kepolisian. 235 auditor dari Kantor Perwakilan BPK. 313 auditor darl kantor perwaklhn BPKP, 6 Penyidik Pegawai negri Sipil Otoritas Jasa Keuangan, 10 pegawal PPATK, 125 penyldlk POM TNI dan 34 Oditur militer. (net)
