Mendagri Launching Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dan Kelembagaan Desa Se-Sumatera
Juniardi
Bandarlampung (SL) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo secara resmi membuka Launching Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa se-Sumatera di Gedung Graha Mandala Alam Bandar Lampung, Rabu (18/7/2018).
Acara yang bertema “Memperkokoh Peradaban Bangsa Menuju Desa yang Sejahtera” ini dihadiri 2100 kepala desa dari seluruh Sumatera.
Mendagri menjelaskan kegiatan ini merupakan upaya penguatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa khususnya dalam pemanfaatan dana desa.
“Kegiatan ini adalah upaya penguatan yang diberikan pemerintah agar perangkat desa tahu bagaimana menyusun perencanaan pembangunan desa. Jadi pada saat anggaran turun ia sudah tahu arahnya kemana,” ujar Mendagri.
Dalam acara itu juga diberikan pemahaman bagaimana laporan pertanggungjawaban desa, cara menyusun peraturan desa sehingga dana desa mampu mensejahetarakan masyarakat desa sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi.
Tjahjo berpesan agar para aparatur pemerintahan desa memahami dengan baik wilayahnya masing-masing untuk menghadapi tantangan nasional berupa radikalisme, terorisme, ketimpangan sosial serta bahaya narkotika didaerah mereka.
“Untuk itu, kepada para kepala desa harus paham dengan baik wilayahnya, data dengan baik warganya, termasuk warga pendatang dan libatkan TNI dan aparat kepolisian untuk mencermati perkembangan dinamika kondisi masyarakat” ungkap Tjahjo.
Sementara itu, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengungkapkan jika dana desa sangat membantu pemerintah daerah memajukan masyarakat dan aparatur desa. Sebab mereka adalah orang yang paling memahami apa yang terjadi di desa sehingga peningkatan kapasitas apartur desa adalah hal mutlak yang harus dilakukan.
Gubernur mendukung program yang dilakukan pemerintah pusat dalam mensejahetarakan masyarakat desa. Bahkan, Pemprov Lampung telah melaksanakan program Gerbang Desa Saburai, yang hasilnya berhasil mengurangi jumlah desa tertinggal, yakni dari 380 desa hingga akhir 2017 menjadi 117 desa yang harus dientaskan.
“Karena mengangkat harkat masyarakat desa adaalah mensejahetarakan Republik Indonesia,” ungkap Ridho.
Ridho betekad secara bertahap seluruh desa di Provinsi Lampung akan bebas dari zona bebas desa tertinggal. “Kita akan menuju desa berkembang dan akhirnya desa maju yang masyarakatnya sejahtera,” ujar Gubernur.
Dalam kesempatan ini dilakukan pula diskusi panel yang dimoderatori Pj. Sekertaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis dengan materi “Meneguhkan Peradaban Bangsa melalui Peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Desa” yang diberikan Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan tema Efektifitas Dana Desa dalam Program Pengentasan Kemiskinan melalui Padat karya Tunai dari Kementerian Desa dan PDT dan Kebijakan Pemerintah dalam Pengalokasian Dana Desa TA 2019 oleh Kementerian Keuangan. (Humas Prov)
