Survey Charta Cukup Logis, Tapi Diduga Tidak Independen

Bandarlampung (SL) – Lembaga survei Charta Politika Indonesia diduga bukanlah lembaga yang independen. Hal itu disampaikan Akademisi Universitas Lampung (Unila) Toni Wijaya kepada wartawan, Rabu (20/3).

Menurut Toni, Charta Politika adalah lembaga survei yang disewa oleh salah satu kandidat Calon Gubernur Lampung.

Sehingga, sangat wajar jika hasil survei menguntungkan salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

“Seberapa profesionalnya Charta Politika, tapi mereka adalah konsultannya salah satu calon. Jadi kalau bagus ya dipublis, tapi kalau tidak, akan disimpan saja. Itulah kenapa, hasilnya sendiri menguntungkan salah satu pihak,” jelas Toni.

Karena itu, dia menilai, Charta Politika bukanlah lembaga yang independen dalam melakukan survei. “Saya pikir, tidak ada satupun lembaga survei yang mau melakukan survei. Karena itu akan mengeluarkan anggaran yang besar,” jelasnya.

Kendati demikian, dia menilai, hasil survei yang dirilis Charta Politika cukup logis. Menurut dia, tingkat elektabilitas yang dirilis tidak berbeda jauh dengan lembaga survei lainnya.

“Cukup logis ya, karena saya juga ada perbandingan dengan lembaga lainnya, angkanya tidak jauh beda. Misalnya, 24 persen jadi 27 persen, itukan masih wajar. Tapi kalau 24 persen tapi jadi 40 persen, baru tidak masuk akal,” terangnya.

Sementara, menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengaku dalam melakukan survei tidak mendapatkan bantuan dana dari calon.

Dia mengaku bahwa Charta Politika menggunakan anggaran sendiri dalam melakukan survei tersebut. “Tidak ada (bantuan dana). Kita melakukan survei dengan anggaran sendiri,” jelas Yunarto.

Dia menjelaskan, melakukan survei sebagai bentuk kepedulian terhadap Pilgub Lampung. “Ada alokasi bugged tanpa klien untuk pilkada serentak,” kata Lembaga Survei Charta Politika, Yunarto di sela Rilis Survei Elektabilitas Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Pilkada Lampung 2018, di Bandarlampung, Selasa, (19/03/2018).

Yunarto mengaku, dirinya menjabat Sekjen Perhimpunan Opini Publik, yaitu lembaga resmi yang sudah MoU dengan KPU, KPUD yang mengawasi hasil survei. “Sumber dana kita melakukan riset sebagai rangkaian pilkada. Riset kita ada 5 (daerah) dua di Jawa, kemudian dua di Sumatera dan mungkin 1 di Sulawesi,” ucapnya.

Rilis Charta Politika di pilgub Lampung pada Selasa (19/03) menyebut, M. Ridho Ficardo, Herman HN tokoh yang paling dikenal di masyarakat, disusul Arinal Djunaidi dan Mustafa. “Ridho paling dikenal karena petahana,” ujarnya. (rls/adw)