Progres Lelang Proyek Insfrastrutur Provinsi Banten Lamban

Banten (SL)-Lambatnya proses lelang proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten  berakibat perbaikan dan pembangunan seluruh infrastruktur di pemerintah Provinsi Banten terhambat. Sementara itu waktu berjalan dan di bulan April tri wulan kedua sudah dekat.

Lambannya proses lelang proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Banten belum menunjukkan progres yang signifikan hingga smpai dengan pertengahan Maret 2018, baru dua paket pekerjaan yang
baru dilelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Banten.

Melihat keadaan ini ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah akan menanyakan hal ini pada gubernur Banten Dr. Wahidin Halim, “Para ASN seharusnya bekerja saja dan jangan mendengarkan isu-isu lain, contohnya terkait mutasi, hal ini juga akan kita tanyakan apabila benar akan dilakukan mutasi Gubernur harus segera melakukan mutasi,agar semua berjalan,” kata Ketua DPRD Banten, Selasa (20/3).

Sebelumnya Sekretaris Komisi IV Bidang Pembangunan, Najib Hamas mengatakan, Februari kemarin Komisi IV sudah menggelar rapat koordinasi dengan mitra komisi yang salah satunya membahas tentang pekerjaan konstruksi. “Terkait evaluasi lelang pekerjaan fisik, kami sudah rakor bulan lalu. Intinya Komisi IV mengharapkan agar OPD segera mengirim daftar pekerjaan yang akan dilelang ke ULP supaya segera bisa diproses lelangnya,” ujar politisi PKS ini, kemarin.

Terutama, kata dia, proyek-proyek fisik yang besar harus disegerakan. Hal tersebut agar tidak lagi terjadi gagal lelang. “Jangan sampai kayak tahun kemarin ada infrastruktur yang nilainya Rp 1,6 triliun gagal. Begitu mau dilelang lagi sudah tidak cukup lagi waktunya. Diharapkan tidak ada kejadian gagal lelang karena kendala teknis di OPD,” tuturnya. Dia meminta Kepala ULP bekerja optimal agar seluruh kegiatan fisik bisa segera dilelang dan pembangunannya nanti bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. “Proses lelang memang membutuhkan waktu cukup lumayan. Oleh karena itu, ke depan proses ini harus lebih awal lagi,” ucapnya.

Terkait kegiatan lelang infeastruktur di pemerintah provinsi Banten menurut informasi dari laman lpse.bantenprov.go.id,lelang  baru dua paket pekerjaan infrastruktur  yakni Belanja Konstruksi Peningkatan Jalan Provinsi Ruas Jalan Lopang – Banten Lama senilai Rp 7,12 miliar dan Pemeliharaan Jalan KP3B senilai Rp 3,94 miliar. Sedangkan sisanya, lelang proyek didominasi jasa konsultasi badan usaha yang senilai ratusan juta rupiah.

Sementara itu Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adpem) Setda Banten, Dr Mahdani menerangkan bahwa sampai saat ini Unit Layanan Pengadaan (ULP) Banten menerima 273 paket pekerjaan. Dari jumlah tersebut, 41 di antaranya sudah selesai lelang. Sementara 232 paket lainnya masih dalam proses. “(Pekerjaan) fisik ada dua yang sudah ada pemenangnya, yaitu pembangunan asrama Badan Diklat (sekarang BPSDM), sama satu lagi saya tidak hafal,” kata Mahdani, Senin (19/3/2018).

Ia menjelaskan, saat ini sebagian proyek fisik sedang dikaji ulang oleh kelompok kerja (pokja) ULP dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kaji ulang tersebut, kata dia, sebagai salah satu prosedur sebelum paket ditayangkan di ULP. “Memang sebelum lelang itu kan harus kaji ulang. Jangan sampai misalnya ada yang tidak lengkap, jadi kita periksa ulang,” kata Mahdani

Mahdani juga menegaskan, adanya pengkajian ulang, dimana kaji ulang dilakukan untuk mengkroscek kembali paket pekerjaan yang notabene membutuhkan waktu lama dan menelan biaya besar. ”Ini untuk yang proyek konstruksi, kalau yang kecil-kecil enggak. Supaya final dulu dari dinas, setelah itu masuk ULP baru tayang. Misalnya proyek fisik waktunya 150 hari itu dipastikan dulu, sudah final belum. Jangan sampai nanti tertulisnya 150 hari tapi pelaksanaannya enggak selesai,” katanya

Selain itu, kaji ulang dilakukan untuk menghindari anggapan adanya ‘permainan’ di ULP. “Kalau udah tayang kan enggak bisa ada perubahan lagi. Nanti kalau ada perubahan-perubahan, dikira ULP ada apa lagi kan. Jadi sekarang bertahap oleh pokja diberi pertimbangan-pertimbangan nanti teknisnya dinas yang mengubahnya,” ucapnya.

Di tempat terpisah BTR  seorang pengusaha lokal Banten,dengan lambatnya lelang infrastruktur ini akan berdampak pengusaha, terlambatnya penyerapan anggaran,penyempitan waktu pekerjaan serta target kunerja ASN itu sendiri, sedangkan bagi pengusaha dengan waktuvyang sempit akan berdampak pula pada hasil pekerjaan yang kurang maksimal. Sebab, gangguan cuaca kita tidak bisa hindari, “kalau waktu mepet, yang rugi ya kami para pengusaha,” tegas BTR pada wartawan 20/3 .(Ahmad Suryadi)