Pemkot Metro Gelar Musrenbang RKPD 2019

Metro (SL) – Pemerintah Kota Metro menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro tahun 2019, bertempat di Wisma Haji Al-Khairiyah setempat, Kamis (01/03/2018).

Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kadis Kominfo Provinsi Lampung A. Chrisna Putra mengatakan, terdapat empat agenda pokok yang akan disampaikan pada Musrenbang RKPD Kota Metro tahun 2019 diantaranya, yang pertama adalah pentingnya memelihara dan memperkokoh keselarasan kebijakan pembangunan antar jenjang Pemerintahan.

Berikutnya yakni berkenaan dengan tantangan dan isu strategis pembangunan Provinsi Lampung, sinergi kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung tahun 2019, dan strategi program/kegiatan pembangunan yang perlu dilanjutkan oleh Pemerintah Kota Metro dalam perspektif pembangunan Provinsi Lampung, katanya.

Walikota Metro A. Pairin menjelaskan bahwa Musrenbang tersebut merupakan tahapan akhir penjaringan aspirasi bagi perencanaan tahun 2019 di tingkat Kota Metro. Tahun 2018 adalah tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kota Metro, dimana pada tahun 2019 merupakan titik percepatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Metro.

Selanjutnya dengan melihat kinerja pembangunan sampai tahun 2017, tambahnya, Pemerintah Kota Metro terbilang cukup berhasil. Dengan pembuktian berupa nilai IPM yang mengampu tiga sektor, yang masih menjadi nilai tertinggi di Provinsi Lampung. Lalu nilai Inflasi tahun 2017 menjadi angka terendah di Provinsi Lampung, dan Koefisien Gini Ratio Kota Metro tahun 2016 telah memasuki level ketimpangan rendah dan menurun jika dibandingkan tahun 2015.

“Besar harapan kepada Pemerintah Provinsi Lampung terhadap pembangunan di Kota Metro, untuk mendapatkan porsi yang memadai pada APBD Provinsi tahun 2019. Selain itu terkait permasalahan yang baru saja terjadi berupa banjir yang merata di Wilayah Kota Metro, kiranya Pemerintah Provinsi dapat membantu untuk memecahkan masalah ini”, harap Pairin.

Kemudian akan dilakukan penajaman terhadap isu strategis, tema, dan prioritas pembangunan tahun 2019, melalui pokok-pokok pikiran DPRD, prioritas pembangunan Provinsi Lampung tahun 2019, serta saran dan masukan dari Stakeholder yang berasal dari Bappeda Lampung Tengah dan Lampung Timur sebagai Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Metro.

“Selain itu juga dari BUMN/BUMD, BPN, BPS, Perbankan, PKK dan Dharma Wanita yang juga sebagai mitra Pemerintah, serta Stakeholder lain yang belum mengikuti penjaringan aspirasi sampai tahap Forum Perangkat Daerah”, jelas Pairin.

Kepala Bappeda Kota Metro Bangkit Haryo Utomo dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa Musrenbang RKPD merupakan rangkaian kegiatan penyusunan dokumen RKPD Kota Metro tahun 2019. Di dalam prosesnya telah dilakukan beberapa kegiatan berupa Penyusunan Tema dan Prioritas Pembangunan diantaranya Pra Musrenbang Kelurahan, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Forum Perangkat Daerah.

Kemudian sesampainya pada tahap Forum Perangkat Daerah, lanjut Bangkit, telah dilakukan pengawalan aspirasi dari Masyarakat dan Stakeholder terkait pembangunan, sampai aspirasi tersebut menjadi program dan kegiatan prioritas Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro tahun 2019.

Mengenai usulan Masyarakat dan Stakeholder yang telah disepakati menjadi prioritas pembangunan tahun 2019 diantaranya di Bidang Sosial Budaya yang meliputi insentif guru ngaji, TPA, kaum, kader posyandu, kader rumah pintar, dan juru kunci makam. Berikutnya berupa bantuan sarana prasarana rumah ibadah, sarana prasarana olahraga, sarana prasarana RT dan RW, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, dan bantuan operasional organisasi sosial kemasyarakatan.

“Di Bidang Fisik meliputi perbaikan/pengerukan/pembuatan drainase, perbaikan/peningkatan jalan, pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata, dan pengangkatan lumpur anak sungai, serta di Bidang Ekonomi meliputi penguatan kapasitas UMKM dan Koperasi berupa pembinaan, pelatihan, pendampingan, bantuan sarana prasarana, serta bantuan sarana prasarana Pertanian”, terang Bangkit. (Holik)