Perempuan Buruh Berdaulat: Lawan Rezim Diktator Militer

Jakarta, sinarlampung.co – Pada peringatan Hari Buruh Sedunia 1 Mei 2025, Solidaritas Perempuan menyerukan perlawanan terhadap rezim diktator militer yang telah memperburuk kondisi perempuan buruh di Indonesia. Selama 34 tahun, Solidaritas Perempuan bekerja sama dengan perempuan akar rumput untuk memperjuangkan hak-hak dan keadilan bagi perempuan, khususnya perempuan buruh.

Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menyatakan bahwa Ekspansi perkebunan sawit, orientasi pertanian agribisnis, pembangunan infrastruktur, dan privatisasi pesisir telah memaksa perempuan menjadi buruh di bawah sistem yang diktator dan penggunaan militer yang mengintimidasi serta mengontrol masyarakat.

“Perempuan yang memperjuangkan hak-haknya sering kali menghadapi pembungkaman, intimidasi, dan trauma kolektif.” Kata Arma.

Arma menambahkan, penggunaan militer oleh korporasi dan negara untuk menghadapkan langsung dengan masyarakat, termasuk perempuan buruh yang memperjuangkan tanah mereka yang direbut atas nama pembangunan, telah mengakibatkan dampak yang signifikan.

Beberapa contoh kasus yang dihadapi oleh perempuan buruh di Indonesia adalah:

– Wadas, Jawa Tengah: Perempuan petani di Wadas mengalami intimidasi oleh aparat berulang kali, tetapi mereka masih melawan dengan membentuk Kelompok Tani Muda Wadas Farm melakukan budidaya pertanian pakan ternak dan peternakan kambing.

– Morowali, Sulawesi Tengah: Perempuan terdampak PT. Indonesia Morowali Industrial Park terpaksa menjadi buruh perusahaan bahkan ada yang menjadi buruh pencari besi-besi limbah dan sampah plastik.

– Makassar Sulawesi Selatan: Pembangunan Pelabuhan Makassar New Port membuat perempuan nelayan terpaksa mencari pekerjaan lain untuk menyambung hidup dan juga mencukupi kebutuhan sekolah anak-anak mulai dari menjadi buruh cuci, baju keliling, hingga buruh pengepul sampah laut.

– Teluk Bone Cungkeng Bandar Lampung: Perempuan nelayan terpaksa menjadi buruh perikanan, namun perempuan pesisir Teluk Bone Cungkeng hingga saat ini sulit mendapatkan akses Kartu Kusuka karena dianggap melawan pemerintah.

– Meninting, Nusa Tenggara Barat: Pembangunan Bendungan Meninting merusak dan menghilangkan +90 hektar masyarakat, terdiri dari hutan, sawah, ladang, dan pemukiman masyarakat.

– Seribandung, Sumatera Selatan: Sampai saat ini, tanah masyarakat dirampas oleh PTPN VII Cinta Manis, namun ketika masyarakat bersuara mereka dihadapkan dengan pengerahan aparat militer, kekerasan dan intimidasi.

– Lembah Pekurehua Kabupaten Poso Sulawesi Tengah: Skema baru perampasan lahan masyarakat melalui HPL Badan Bank Tanah telah mengakibatkan intimidasi yang menekan gerakan masyarakat.

Solidaritas Perempuan menyerukan perlawanan terhadap rezim diktator militer yang telah memperburuk kondisi perempuan buruh di Indonesia.

“Perempuan buruh berdaulat harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan Indonesia.” Tutup Arma. (Red)