Komisi I DPR Kecam Penyerangan oleh KKB di Yahukimo, Menham: Serang Warga Sipil KKB Melanggar HAM

Jakarta, sinarlampung.co-Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengecam penyerangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, yang menewaskan seorang guru. “Saya amat mengecam kejadian tersebut,” kata Dave saat dihubungi di Jakarta, Senin, seperti dikutip dari Antara.

Baca: TPNPB OPM Serang Sekolahan dan Pelayanan Kesehatan Enam Guru Tewas di Bakar

Politikus Partai Golkar itu mengatakan kasus-kasus penyerangan oleh KKB di daerah Papua sudah berlangsung sangat lama. Menurut dia, sudah terlalu banyak korban yang timbul akibat ketegangan yang terjadi. Untuk itu, dia meminta TNI mengambil langkah baru untuk mengatasi permasalahan KKB tersebut. Karena jika tidak ada langkah baru, maka penanganan gangguan KKB tidak akan selesai.

Penyerangan Guru oleh KKB Ancam Kedaulatan NKRI

Adapun Anggota Komisi I DPR Amelia Anggraini mengatakan kasus seorang guru yang tewas oleh serangan KKB di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, adalah ancaman bagi keutuhan dan kedaulatan NKRI. Politikus Partai Nasdem itu menuturkan keberadaan guru dan nakes di Papua mendukung kesejahteraan dan pembangunan bagi masyarakat Papua.

Pembunuhan itu, kata dia, merupakan tindakan keji dan bukan lagi serangan biasa, karena sudah di luar batas perikemanusiaan. “Membunuh guru dan menyerang nakes yang merupakan nonkombatan ini sungguh di luar nalar sebagai orang yang beradab,” kata Amelia saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Amelia menilai kejadian penyerangan oleh KKB yang menyasar guru, nakes, dan masyarakat sipil, sudah kesekian kalinya terjadi. Untuk itu, dia mengatakan aksi KKB tersebut sudah tidak bisa dibiarkan.

Dia pun mendorong agar pemerintah dan TNI mendesain ulang strategi pengamanan di Papua untuk lebih terintegrasi, efektif, dan efisien. Hal itu perlu dilakukan khusus untuk melindungi tenaga pendidik, nakes, dan warga sipil lainnya. “Langkah ini harus segera dilakukan, negara tidak boleh tunduk dengan aksi teror,” kata dia.

Selain itu, dia ingin pemerintah tidak membiarkan masyarakat Papua hidup di dalam ketakutan. Karena gangguan keamanan di Papua akan mengganggu stabilitas nasional. “Kehadiran pemerintah pascapenyerangan ini sangat diperlukan dalam penanganan traumatis dalam menangani para korban dan keluarganya, karena keberadaan mereka di sana adalah bagian dari tugas negara,” ujarnya.

KKB Serang Sipil Melanggar Hukum HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan aksi KKB yang menyerang warga sipil di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, melanggar hukum HAM dan humaniter internasional.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 24 Maret 2025, mengatakan aksi tersebut melanggar hak hidup dan hak atas rasa aman, yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun. “Segala bentuk serangan terhadap warga sipil dalam situasi perang maupun selain perang yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara merupakan bentuk pelanggaran hukum HAM dan hukum humaniter internasional,” kata Atnike.

Komnas HAM memberikan perhatian terhadap situasi pascakonflik dan kekerasan di Distrik Anggruk yang rawan terhadap pelanggaran HAM, seperti risiko dampak tindakan penyisiran terduga pelaku oleh aparat, pengungsian internal, dan lumpuhnya pelayanan publik.

Untuk itu, Komnas HAM menekankan pentingnya kepastian penegakan hukum dan pendekatan keamanan yang terukur dalam penanganan konflik semi penghormatan dan perlindungan terhadap HAM.

Atas insiden tersebut, Komnas HAM mendesak dilakukannya penegakan hukum terhadap para pelaku melalui investigasi yang profesional, transparan, dan tuntas. Komnas Ham juga meminta pemerintah, baik pusat dan daerah, melindungi dan memulihkan korban dan keluarganya, baik pemulihan kesehatan, psikologis, pemberian kompensasi, termasuk pemulangan ke daerah asal.

Atnike menuturkan pihaknya meminta pemerintah dan aparat keamanan memastikan keamanan warga sipil pascapenyerangan di wilayah Distrik Anggruk, termasuk menjamin perlindungan bagi petugas pelayanan publik seperti tenaga pendidik dan nakes.

Komnas HAM menyebutkan aksi penyerangan oleh KKB itu menyebabkan satu korban meninggal, enam korban luka-luka, serta kerugian materiel berupa bangunan sekolah dan rumah guru SD YPK Anggruk yang dibakar. “Komnas HAM menyampaikan duka cita yang mendalam bagi para korban khususnya korban meninggal, yaitu Almarhum Rosalina Rerek Sogen yang berprofesi sebagai guru di Distrik Anggruk,” ucap Atnike.

Komnas HAM mengapresiasi respons cepat Pemerintah Kabupaten Yahukimo beserta tim yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, TNI, dan Polri yang segera mengevakuasi para korban serta seluruh nakes dan pendidik dari distrik-distrik yang dianggap rawan. “Komnas HAM mengecam tindakan yang dilakukan kelompok sipil bersenjata atas peristiwa ini, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” Atnike menegaskan.

Natalius Pigai Sayangkan Penyerangan oleh KKB di Yahukimo

Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menyayangkan insiden penyerangan oleh KKB di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, dan menyampaikan belasungkawa terhadap korban tewas.

Menurut Kementerian HAM, dari tujuh orang korban yang diserang, enam orang di antaranya berasal dari NTT dan satu orang dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Para korban terdiri atas enam guru dan satu nakes.

Pigai minta pemerintah memastikan upaya pelindungan masyarakat sipil dengan lebih baik sehingga kejadian serupa tidak terjadi kembali. “Kami sangat menyayangkan kejadian ini dan turut berbelasungkawa dengan keluarga korban atas kejadian di Yahukimo ini. Masyarakat sipil, bagaimanapun, harus dilindungi, utamanya di daerah-daerah rawan, seperti Yahukimo,” ucapnya.

Pigai berkoordinasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur dan otoritas daerah di Papua Pegunungan untuk memastikan penanganan para korban pascakejadian ini dengan baik. “Termasuk yang korban luka agar tertangani dengan maksimal,” kata Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin. (Red)