Total Pungli Tiga SMK Negeri di Kota Metro Rp13,2 Miliar Lebih Pertahun? 

Kota Metro, sinarlampung.co-Pungutan liar (pungli) berkedok iuran dana komite pada tiga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kota Metro mencapai Rp13,2 miliar lebih pertahun atau Rp13.231.100.000, – yang menyasar kepada sekitar 4.220 murid. Sementara sekolah masih menggunakan BOS hingga PIP juga dengan proyek DAK Pusat untuk pembangunan sarana sekolah.

Informasi wartawan dari tiga sekolah yang secara masif melancarkan pungutan liar berkedok iuran komite adalah:

SMK Negeri 1 Kota Metro.

SMK Negeri 1 Kota Metro memiliki 1491 peserta didik dengan iuran dana komite yang dibanderol sebesar Rp3.200.000 per siswa setiap tahunnya, sehingga diperoleh hasil kalkulasi dana yang terindikasi pungli sebesar Rp4.771.200.000.

SMK Negeri 2 Kota Metro.

SMK Negeri 2 Kota Metro memiliki 1235 peserta didik dengan iuran dana komite sebesar Rp3.100.000 per siswa setiap tahunnya, dengan hasil kalkulasi dugaan pungli yang dilancarkan mencapai Rp3.828.500.000.

SMK Negeri 3 Kota Metro.

SMK Negeri 3 Kota Metro memiliki 1494 peserta didik dengan iuran dana komite sebesar Rp3.100.000 per siswa setiap tahunnya, dengan hasil kalkulasi dugaan pungli berkedok iuran menembus Rp4.631.400.000.

Sumber di SMK Negeri di Kota Metro menyebutkan uang komite itu juga atas restu pejabat Disdik, dan sekolah menyetorkan sesuai jumlah murid. Padahal, jika mengacu kepada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Permendikbud 75/2016 tentang Komite Sekolah, komite hanya diberikan kewenangan menggalang dana dalam bentuk bantuan atau sumbangan, bukan pungutan.

Aturan ini harusnya menjadi patokan bahwa penggalangan dana dengan sistem pemungutan tidak boleh dijalankan karena memiliki sifat memaksa. Maka, apapun dalihnya sumbangan yang bersifat sukarela berbeda dengan pungutan yang sebaliknya bersifat wajib dan mengikat. Karena itulah pungutan ini disebut sebagai pungutan liar karena tidak termasuk ke dalam bentuk penggalangan dana yang ditentang oleh Kemendikbud.

Dikonfirmasi soal temuan tersebut, Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Sunardi belum memberikan respon. (Red)