Pringsewu, sinarlampung.co-Proyek pengadaan buku melalui dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) tahun anggaran 2023 dan 2024 bernilai miliaran rupiah diduga jadi bancaan korupsi sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pringsewu. Salin kongkalikong dengan rekanan, para pejabat itu manarik fee hingga 42 persen dari nilai proyek.
Sumber wartawan menyebutkan dugaan penyimpangan dalam pengadaan buku dan alat elektronik antara pejabat Disdik Kabupaten Pringsewu bekerja sama dengan CV Giantama Mitra Niaga, sebuah perusahaan yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani, Sidoharjo, belakang Bank Mandiri KCP Pringsewu.
Informasi wartawan menyebutkan CV Giantama Mitra Niaga adalah perushaan bergerak dibidang penyediaan buku HET (buku pemerintah), buku reguler (buku harga perusahaan), serta alat elektronik dan perlengkapan kantor sekolah melalui platform pengadaan Siplah Blibli.
“Pengadaan buku HET Kurikulum Merdeka diatur oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar (K3SD) dengan sistem fee sebesar 30% untuk sekolah. Sementara itu, untuk buku reguler fee yang diberikan mencapai 42%. Selain itu, terdapat kesepakatan terkait mark-up harga yang ditentukan antara perusahaan dan K3SD di masing-masing kecamatan,” ujar sumber yang minta identitasnya dirahasiakan, Rabu 19 Februari 2025.
Sementara lanjut sumber, untuk pengadaan buku di jenjang TK, fee yang diberikan sebesar 35%, serta penitipan alat elektronik dan Alat Permainan Edukatif (APE) sebesar 10%. “Direktur CV Giantama Mitra Niaga pak Yusuf Pratama, sedangkan Wakil Direktur Rian Kurniawan juga dikenal sebagai Tenaga Ahli dari salah satu partai di DPRD Pringsewu yang diduga ikut bertanggung jawab dalam pengondisian di lapangan,” katanya.
Sumber menyatakan Rian Kurniawan disebut kerap menjamin bahwa seluruh transaksi dalam pengadaan ini aman dari pemeriksaan aparat penegak hukum (APH). Namun, berbagai laporan dari lapangan menunjukkan bahwa masih ada sejumlah permasalahan terkait distribusi buku dan pencairan fee.
“Hingga tahun 2025, beberapa TK di Pringsewu masih menghadapi kendala, seperti fee yang belum diberikan, barang yang belum dikirim, serta dana titipan laporan Siplah yang belum disalurkan,” urainya.
Sementara itu, laporan pengadaan untuk tahun 2023 dan 2024 telah diselesaikan. Meski demikian, sejumlah sekolah tetap memesan buku dan alat elektronik melalui CV Giantama Mitra Niaga dengan alasan merasa aman dari pemeriksaan hukum.
“Pengondisian dilakukan saat sosialisasi terkait penganggaran pengadaan buku melibatkan K3SD bang. Jadi dari awal perencanaan mereka sudah kondisikan,” katanya.
Dikonfirmasi soal itu, Kepala Disdikbud Kabupaten Pringsewu, Supriyanto belum memberikan respon, meski nomor whatsapp dalam keadaan aktif. Hal yang sama dengan Direktur maupun wakil direktur CV Giantama Mitra Niaga. Dikonfirmasi via phone, keduanya tidak mengangkat telpon maupun WhatsApp saat dihubungi wartawan. (Handalonline.com/Red)