Anggaran BOKB Lampung Barat Rp1,9 Miliar Tahun 2023 Jadi Bancaan Dua Kabid Belum Kembalikan Rp1,6 Miliar

Lampung Barat, sinarlampung.co-Anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Lampung Barat (Lambar) diduga dijadikan ajang korupsi. Total BOKB Rp4,1 miliar hilang Rp1,9 miliar, dan jadi catatan dalam LHP BPK Lampung.

Data wartawan menyebutkan dana BOKB diperuntukkan bagi pembiayaan operasional Balai Penyuluh KB di tingkat kecamatan, distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang kabupaten ke klinik KB. Dalam kegiatannya, Dinas PPKBPPPA dibantu Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).Dana BOKB sebesar Rp4.147.152.365,00 itu dicairkan oleh bendahara pengeluaran dinas dan diserahkan secara tunai kepada Kabid Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS) dan Kabid Pengendalian Penduduk (Dalduk) untuk membiayai 11 kegiatan.

Namun, atas pemeriksaan dari pertanggungjawaban belanja sebesar Rp3.081.910.500,00 terungkap bahwa Kabid KBKS hanya menyerahkan uang Rp1.223.969.200,00 kepada 15 PLKB, sisanya sebanyak Rp1.857.941.300,00 disimpan dan dikelola oleh Kabid KBKS bersama bendahara pengeluaran.

Parahnya dana Rp1.223.969.200,00 dari total BOKB Rp4.147.152.365,00 yang diterimanya, diberikan kepada 15 PLKB secara bertahap, yaitu dari tahun 2023 hingga melewati tahun anggaran, terakhir 12 Januari 2024. Mengacu pada LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Atas Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemkab Lampung Barat Tahun 2023, Nomor: 36B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 berikut rinciannya:

1. Dari belanja makan minum serta penyaluran uang transport pada kegiatan Mini Lokakarya Pencegahan Stunting di 15 kecamatan se-Lambar, diketahui penggunaan anggaran tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp 157.786.000,00.

2. Dari belanja makan minum serta penyaluran uang transport pada kegiatan Penyuluhan Program KKBPK di 15 kecamatan, terdapat penggunaan anggaran yang dimanipulasi datanya sebanyak Rp 218.895.000,00.

3. Dari belanja makan minum dan uang transport pada kegiatan Orientasi Tenaga Lini Lapangan di 15 kecamatan, ditemukan anggaran Rp 184.912.500,00 yang tidak sesuai kondisi senyatanya.

4. Dari kegiatan penyaluran uang transport peserta Pertemuan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (POKTAN) di 15 kecamatan, ditemukan penggunaan dana BOKB tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp 470.250.000,00.

5. Dari penyaluran uang transport pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) oleh PPKB dan Sub PPKBD di 15 kecamatan, ada dana Rp 104.310.000,00 yang digunakan tidak selaras dengan kondisi sebenarnya.

6. Dari penyaluran uang transport kegiatan Pemutakhiran (Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendali Lapangan dan Pelayanan KB), terdapat penggunaan anggaran tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp21.510.000,00.

7. Dari penyaluran uang transport atas kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting, ditemukan pemakaian anggaran tidak sesuai kondisi sebenarnya Rp 381.921.000,00.

8. Dari penyaluran uang transport dan makan minum pada kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada 15 Puskesmas se-Lambar, dana yang tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp 254.999.240,00.

9. Dari kegiatan penyaluran honorarium operasional pramusaji Balai Penyuluh KB di tiga kecamatan, dikucurkan dana Rp 11.262.000,00 yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

10. Dari kegiatan penyaluran honorarium operasional petugas RR (Reporting and Recording) di dua kecamatan saja, pejabat Dinas PPKBPPPA Lambar telah memainkan uang Rp665.000,00 tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.

11. Dari belanja makan minum dan uang transport peserta untuk 11 kegiatan, anggaran yang dikeluarkan tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp62.700.000,00.

12. Dari penyaluran uang transport operasional Pokja Kampung KB (KKB), anggaran yang dipakai tidak sesuai kondisi sebenarnya Rp62.040.000,00.

Dari hasil LBHP BPK itu, Dinas PPKBPPPA Lampung Barat diketahui menggunakan dana BOKB tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebanyak Rp1,939.800.740,00. Kepala Dinas PPKBPPPA berikut Kabid KBKS, Kabid Dalduk, maupun Bendahara Pengeluaran telah mengakui masih menguasai selisih atas dana BOKB yang belum disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Dari realisasi dalam SPJ sebesar Rp3.006.910.500,00, total uang yang diserahkan ke PLKB untuk disalurkan mencapai Rp1.223.969.200,00. Uang yang disalurkan oleh PLKB ke penerima Rp964.803.000,00. Uang yang masih dikuasai PLKB jumlahnya Rp 259.166.200,00.

Besaran uang yang dibayarkan sebagai pajak Rp173.556.760,00. Dan yang dikuasai oleh para pejabat di Dinas PPKBPPPA Lambar sebanyak Rp1.680.634.540,00. LHP BPK RI Perwakilan Lampung Nomor: 36B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 tertanggal 2 Mei 2024, Kabid KBKS bertanggungjawab atas dana sebesar Rp1.672.084.540,00, dan sebanyak Rp8.550.000,00 lainnya menjadi tanggung jawab Kabid Dalduk.

Dari penggunaan dana BOKB oleh Dinas PPKBPPPA yang tidak senyatanya secara total mencapai Rp1.939.800.740,00 tersebut, 15 PLKB telah mengembalikan ke kas daerah pada tanggal 24 April 2024 sebesar Rp259.166.200,00, sebagaimana fakta yang ditemukan BPK mengenai besaran dana yang masih mereka kuasai saat dilakukan pemeriksaan.

Sementara Rp1.680.634.540,00 yang menjadi tanggung jawab Kabid KBKS dan Kabid Dalduk Dinas PPKBPPPA Lambar, hingga kini belum ada pengembalian. (red)