KPK RI Turun ke Desa Hanura Teluk Pandan, Ada Apa?

Pesawaran, sinarlampung.co – Tim KPK RI turun langsung ke kantor Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Senin, 6 Mei 2024. Kegiatan ini dalam rangka memonitoring implementasi indikator Desa Antikorupsi di Pesawaran.

Desa Hanura ditetapkan sebagai Desa Anti Korupsi pada 2022 lalu dan sebagai salah satu dari 62 percontohan Desa Anti Korupsi di Indonesia. Maka itu, Desa Hanura diharapkan dapat menjadi contoh dan rujukan desa-desa yang lain dalam tata kelola pemerintahan desa yang sesuai dengan asas transparan, akuntabel, serta partisipatif.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menyampaikan, desa antikorupsi adalah upaya nyata menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa.

“Sehingga dengan implementasi tersebut dapat menunjang kesuksesan pelaksanaan program-program pemerintah, tentunya dengan melibatkan secara aktif peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan desa,” kata Dendi.

Menurutnya, tujuan dari Desa Anti Korupsi ini adalah untuk menularkan semangat dan bisa mengimplementasikan seluruh Replika anti korupsi di desa-desa Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Pesawaran.

Dendi pun mengapresiasi KPK RI karena program Desa Anti Korupsi di Kabupaten Pesawaran khususnya Desa Hanura tidak pernah berhenti sejak ditetapkan pada 2022 lalu.

“Terima kasih kami diperhatikan, masih di monitor dan di evaluasi. Kami berharap evaluasi tersebut untuk perbaikan desa itu sendiri maupun untuk menularkan kepada desa yang lain,” ujarnya .

Dirinya berharap apa yang telah dicapai oleh Desa Hanura pada 2022 tetap dapat dipertahankan dan untuk Desa Batu Menyan dapat menjadi Replika Percontohan Desa Anti Korupsi selanjutnya di Pesawaran.

Sementara Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK-RI Friesmount Wongso berharap seluruh desa di Provinsi Lampung dapat menjadi desa anti korupsi.

“Kami juga meminta Pemerintah Provinsi diminta lebih menggandeng kabupaten dan kota untuk menggiatkan desa anti korupsi,” kata dia.

Dirinya menjelaskan, bahwa di tahun 2024 ini, selain Desa Anti Korupsi, juga akan dibentuk Kabupaten/Kota Anti Korupsi.

“Inshaallah akan dilaksanakan kegiatan bimtek kepada 2 kota dan 2 kabupaten yang nantinya akan menjadi percontohan kabupaten kota anti korupsi,” ujarnya.

“Kami berharap bisa membantu kepala desa untuk membangun dan menumbuhkan kembangkan integritas bukan saja kepada aparatur tapi kepada seluruh masyarakat desa,” pungkasnya. (Mahmuddin)