Walikota Eva Dwiana Ingin Belikan Tas dan Perlengkapan Sekolah untuk Peserta Biling, DPRD Ogah

BANDARLAMPUNG – Program Biling sejak lama menjadi program unggulan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Program itu sempat setop dua tahun gegara corona, dan kembali dimunculkan pada APBD-P 2023 dan APBD 2024. Sayangnya, DPRD Bandarlampung ogah alias tidak memberikan dukungan sepenuhnya.

Hal itu tercermin dari sikap fraksi-fraksi di DPRD yang mencoret anggaran belanja pengadaan tas dan perlengkapan sekolah untuk peserta Biling yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Deletimasi anggaran belanja pengadaan tas dan perlengkapan sekolah oleh DPRD Bandarlampung itu terungkap dalam Rapat Paripurna Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 Tahap II di DPRD Bandarlampung, Rabu (27/9/2023).

Menanggapi itu, Walikota Eva Dwiana dengan tenang mengatakan bahwa yang mencoret anggaran bantuan tas dan perlengkapan sekolah itu adalah dewan.

“Anggaran untuk pembelian Tas dan perlengkapan sekolah dibatalkan dan akan dianggarkan kembali untuk tahun anggaran 2024,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala BPKAD Bandar Lampung M Nur Ramdhan menjelaskan Pemkot Bandar Lampung mengalokasikan dana Rp30 miliar dalam APBD 2023 untuk program Biling.

“Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, anggaran itu untuk penyediaan perlengkapan sekolah siswa,” jelasnya pada wartawan pada Kamis (23/2/23).

Di sisi lain, Kasi (Kepala Sub Bidang) Kelembagaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung, Mulyadi Syukri mengatakan setelah 2 tahun tak dianggarkan program Biling akan dijalankan kembali sehingga peserta didik yang masuk jalur tersebut mendapatkan bantuan.

“Dua tahun tidak berjalan karena pandemi, sekarang dianggarkan lagi,” kata Mulyadi Syukri pada awak media.

Deletimasi anggaran oleh DPRD Bandarlampung juga
menyingkirkan anggaran untuk Satgas Sosialisasi terkait Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kenakalan Remaja yang disodorkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Eva mengatakan bahwa program tersebut adalah program pusat tapi tidak ada dana yang disediakan.

Sedangkan mengenai penjualan aset yang sempat ramai diwacanakan, menurut Eva Dwiana belum bisa direalisasikan untuk tahun ini.

“Penjualan aset itu hanya sebatas rencana saja belum sampai tahap untuk dijual, jadi penjualan aset tidak dapat direalisasikan,” pungkasnya.(*)