LCW Desak APH Selidiki Realisasi Dana Komite SMA Negeri di Lampung yang Tahan Ijazah Alumni

Bandar Lampung (SL)-Lampung Corruption Watch (LCW) mendesak aparat penegak hukum (APH) khususnya pihak yang memiliki wewenang dalam penanganan kasus korupsi untuk segera melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap penggunaan dana Komite Sekolah.

Hal ini merespon berita di media online serta informasi yang beredar terkait penahanan ijazah alumni SMA Negeri di Bandar Lampung yang dilakukan pihak sekolah karena belum membayar uang komite.

Sejumlah alumni yang mengaku ijazah mereka ditahan mengadu ke sekolah yang juga didampingi Ketua DPRD Bandar Lampung.

Menurut, Kepala Divisi Investigasi LCW, Yoni Patriadi, hal ini harus menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum baik itu kepolisian maupun kejaksaan.

“Jangan berhenti pada peristiwa penahanan ijasah siswa. Tapi periksa proses dan buku rekening penggunaan dana komite sekolahnya,” kata Yoni, Minggu 21 Mei 2023.

Dia menerangkan, dalam ketentuan Pasal 10 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah menjelaskan bahwa Komite Sekolah bertugas melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk mendukung tenaga, sarana, prasarana, serta pengawasan pendidikan.

“Tapi jangan lupa bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya seharusnya berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan,” tegasnya.

Dalam meminta sumbangan, dia menjelaskan Komite Sekolah juga diwajibkan untuk membuat proposal yang diketahui oleh sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.

“Kemudian hasil penggalangan dana harus dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah,” paparnya.

Selanjutnya, penggunaan dana tersebut oleh sekolah harus mendapatkan persetujuan dari Komite Sekolah, serta dipertanggungjawabkan secara transparan dan dilaporkan kepada Komite Sekolah.

LCW juga mengajak masyarakat, khususnya para orang tua/wali murid, untuk lebih proaktif dalam mengawasi penggunaan dana Komite Sekolah.

“Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari semua pihak akan menjadi kunci dalam menjaga integritas dan kualitas pendidikan di Lampung,” tutupnya. (Red)