Ucok: DPR Lebih Suka Jalan-Jalan Daripada Selesaikan Legislasi

Jakarta (SL) – Direktur CBA Ucok Sky Khadafi mengatakan bahwa DPR itu sangat pemalas, dengan mementingkan jalan jalan. Dimana sejak tahun 2014 hingga 2017 hanya 26 UU yang sudah/dapat diselesaikan. Sementara realisasi anggaran perjalan dinas DPR habis sebesar Rp2,7 triliun.

“Biarpun rendahnya fungsi legislasi DPR tersebut, tetapi kalau program jalan jalan alias perjalanan dinas tidak pernah rendah atau sampai titik nol. Malahan program jalan jalan DPR itu tiap tahun tinggi, tinggi sekali anggaran yang sudah dihabiskan,” kata Ucok, dalam rilis, Rabu (27/11).

Lanjut Ucok, dari tahun 2014 sampai 2017, dalam catatan CBA (Center For Budget Anggaran) realisasi anggaran perjalan dinas DPR habis sebesar Rp.2.7 triliun. Benar benar tidak masuk akal sehat, selama 4 tahun, triliunan uang rakyat bisa ludes hanya untuk program jalan jalan.

“Dari total realisasi anggaran sebesar Rp.2 7 triliun ini, untuk jalan jalan atau perjalanan dinas dalam, habis sebesar Rp.1.9 triliun. Sedangkan untuk jalan jalan ke luar negeri, DPR bisa menghabiskan uang pajak rakyat sebesar Rp.864.8 miliar,” bebernya.

“Mahalnya perjalanan dinas DPR ini, sangat membebani APBN kita, dan DPR benar benar tidak pernah pakai logika untuk melakukan penghematan uang pajak rakyat tersebut. DPR terus menerus melakukan pemborosan dan mengerus APBN tanpa kinerja yang jelas,” tambahnya.

Direktu CBA ini menceritakan bahwa anggaran jalan-jalan DPR ini benar benar pemborosan yang dipertontonkan ke publik. Hal ini memperlihatkan bahwa DPR lebih senang jalan-jalan daripada meningkat kinerja dalam menyelesaikan UU. Apalagi anggaran jalan jalan DPR bila disandingkan dengan kementerian, tentu akan tetap anggaran DPR yang menang dan mahal bila dibandingkan dengan kementerian atau lembaga lain.

“Misalnya saja, pada tahun 2017, realisasi anggaran perjalanan luar negeri DPR, Bisa menghabiskan biaya sebesar Rp.358.5 miliar. Sedangkan kementerian dalam negeri hanya sebesar Rp.5.4 miliar, kementerian sekretariat negara sebesar Rp.40.2 miliar, Komisi pemilihan Umum hanya sebesar Rp.1.1 miliar, dan Polri hanya sebesar Rp.11.9 miliar,” pungkas Ucok.

(inspiratosmedia)