Jakarta (SL) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy meminta Pemerintah Daerah (Pemda) tidak lagi merekrut guru honorer baru. Untuk itu, Muhadjir mengharapkan kerja sama serta niat baik pihak Pemda untuk segera menyelesaikan masalah tenaga honorer di daerahnya, terutama guru.
Demi langkah ini, kata Muhadjir, pihaknya bahkan sudah menyurati para kepala daerah terkait hal tersebut.“Kalau dari Mendikbud sudah buat surat kepada pemerintah daerah untuk tidak lagi ada rekrutmen guru honorer,” kata dia di Kantor KSP seperti dikutip Merdeka.com, Jakarta, Jumat (21/9/2018).
Terpisah, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (PP-IGI), Muhammad Ramli Rahim menganggap bahwa langkah itu, harusnya ditindaklanjuti Menristekdikti dengan melakukan Moratorium terhadap Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). “Atau Moratorium Perguruan Tinggi penghasil guru mata pelajaran Normatif yang memang jumlahnya sudah amat sangat luar biasa banyaknya,” imbuhnya kepada Sulselekspres.com, Sabtu (22/9/2018).
Sebab menurutnya, disisi lain, pemerintah hanya membuang-membuang anggaran untuk membiayai LPTK yang tak lagi dibutuhkan seiring dilaksanakannya kebijakan Mendikbud ini. Pun, lanjut Ramli membiayai LPTK juga sekaligus membuat masa depan calon mahasiswa LPTK sirna jika telah menyelesaikan masa studinya.
Apalagi jika mahasiswa LPTK diberikan beasiswa bidik misi, tentu hal itu baginya semakin percuma, ditambah langkah dari Mendikbud untuk meminta Pemda menyetop penyerapan tenaga honorer khususnya guru. Sebab kebijakan ini, baginya tentu mempengaruhi penyerapan tenaga kerja bagi lulusan dari Perguruan Tinggi LPTK.
“Maka akan semakin banyak uang negara yang terbuang percuma. Lebih baik (anggaran) diarahkan untuk mencukupkan guru,” imbuhnya. (net)