Bandarlampung (SL) – Pjs. Gubernur Lampung Didik Suprayitno mengatakan penurunan jumlah penduduk miskin di Lampung tahun 2018 salah satunya disebabkan implementasi bansos Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilakukan sejak sejak 2011 2018. Hal tersebut diungkapkan Didik saat mendampingi Menteri Sosial RI Idrus Marham melakukan penyerahan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di Gedung Graha Bhakti Pramuka Kwarda Lampung, Senin (14/5/2018).
Menurut Didik, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Tahun 2018, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,65% dari angka 13,69% pada tahun 2017 menjadi 13.04% pada tahun 2018. “Penurunan angka kemiskinan tersebut salah satunya merupakan dampak dari implementasi bansos PKH di Provinsi Lampung sejak 2011 2018 dan bansos pangan dengan mekanisme Rastra atau BPNT,” katanya.
Didik mengatakan PKH Provinsi Lampung telah diimplementasikan di 15 Kabupaten/Kota, 227 Kecamatan, 2.923 Desa. Dengan Sumber Daya Manusia (SDM) PKH berjumlah 2.045 orang, terdiri dari 2 Koordinator Wilayah, 1.902 Pendamping Sosial, 18 Koordinator PKH Kabupaten, 13 Supervisor, dan 114 Administrator Pangkalan Data. “Total bansos PKH yang telah disalurkan sejak tahun 2011 sampai dengan Tahap 3 Tahun 2017 mencapai Rp.1.600.940.000.000. Dengan jumlah penerima PKH pada tahap 1 tahun 2018 berjumlah 473.880 Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa selain bansos PKH, juga terdapat program BPNT. Pada tahun 2018 telah diimplementasikan di 2 lokasi yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro dengan total penerima 55.797 KPM dengan rincian 49.711 KPM Kota Bandar Lampung dan 6.086 KPM Kota Metro, atau setara dengan Rp.73.652.040.000 selama satu tahun. “Sedangkan 13 Kabupaten lainnya masih disalurkan dalam bentuk bansos Beras Sejahtera (Rastra) dengan total penerima 547.606 KPM se-Provinsi Lampung atau setara dengan Rp. 722.839.920.000 selama satu tahun. Sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 penyaluran Rastra mencapai 89,70%,” katanya.
Didik menyebutkan pada tahun 2018 ini telah pula diimplementasikan program Elektronik Warung Gotong-Royong Kelompok Usaha Bersama (e-Warong KUBE) PKH di 2 Kota yaitu Bandar Lampung sebanyak 55 unit dan di Kota Metro sebanyak 9 unit. “Untuk 9 unit e-Warong Kota Metro tersebut telah didukung oleh aplikasi kasir (E-Barcode) tambahan melalui dukungan APBD Kota Metro sebagai upaya inovasi dalam meningkatkan pelayanan e-Warong kepada KPM PKH dan BPNT,” ujarnya.
Adanya implementasi PKH Provinsi Lampung itu, lanjut Didik, telah mengukir berbagai prestasi membanggakan. Di antara yang paling menonjol dan mendapat apresiasi Kemensos RI adalah program inovasi Pembinaan Siswa Bidik Misi dan Siswa PKH Berprestasi. “Di tahun 2017 terdapat 28 siswa PKH yang berhasil masuk ke Perguruan Tinggi Negeri/Swasta serta mendapatkan program Bidik Misi, saat ini anak PKH tersebut sedang mengikuti proses perkuliahan dikampus masing-masing,” ujarnya.
Lalu, pada tahun 2018 ini sebanyak 189 siswa PKH kelas XII yang telah berhasil mendaftar di Perguruan Tinggi dan sedang mengikuti seleksi bidik misi 2018. “Sampai dengan hari ini ada 35 siswa PKH telah dinyatakan lulus dan masuk di Perguruan Tinggi,” katanya.
Selanjutnya untuk siswa PKH berprestasi Provinsi Lampung berjumlah 549 siswa yang terdiri dari berbagai cabang prestasi. “Ini menunjukan bahwa anak-anak KPM PKH memiliki prestasi yang tak kalah membanggakan. Harapan kami dengan pendidikan yang baik maka akan dapat memotong mata-rantai kemiskinan,” ucapnya.
Didik menuturkan dari sisi dukungan sharing APBD Kabupaten/Kota pada 15 Kabupaten/Kota untuk mendukung implementasi PKH pada tahun 2017 dengan total Rp. 8.911.378.000. Dan untuk dana sharing, Pemprov Lampung pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.705.350.000. Antara lain digunakan untuk pemberian insentif tambahan bagi SDM PKH serta operasional kendaraan roda dua kepada 15 Koordinator PKH Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
“Untuk dapat dimaklumi bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan PKH khususnya untuk aksesbilitas menuju sekolah dan layanan kesehatan bagi masyarakat, sejak tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan kolaborasi antara Tagana, Pramuka Peduli, dan Vertical Resque Indonesia (VRI) dalam program pembuatan Jembatan Gantung Darurat. Sampai dengan bulan April 2018 telah terbangun 8 jembatan gantung,” katanya.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Idrus Marham mengatakan penyaluran bansos PKH harus tepat sasaran. Dia mengimbau bantuan tersebut terutama diperhatikan kepada pendidikan dan gizi anak.
Menurut Mensos, jumlah dana PKH yang diterima satu KPM saat ini sebesar Rp 1.890.000, pada tahun 2019 direncanakan akan dinaikan. “Ini sudah masuk dipagu indikatif, sudah kita masukkan disitu dan tentunya nanti perubahannya adalah yang pertama sistemnya yang akan kita ubah. Tetapi setiap keluarga tidak sama, dimana yang tadinya sama rata, sekarang tidak. Ini disesuaikan pada beban keluarganya,” ujarnya.
Dikatakan Idrus, pengusulan ini untuk nominal terkecil sebesar Rp2 juta dan yang terbesar yakni Rp3,5 Juta. “Untuk yang terkecil, misal katakanlah Rp2 Juta dan kemungkinan yang terbesar yakni Rp3 Juta sampai Rp.3,5 Juta. Kita akan melihat beban yang ditanggung oleh setiap keluarga,” katanya.
Pada rekapitulasi bansos Provinsi Lampung tahun 2018, untuk jenis bantuan PKH, jumlah KPM yakni sebanyak 444.900 keluarga dan penerima bantuan pangan beras sejahtera sebanyak 603.403 keluarga. Total keseluruhan bantuan sebesar Rp.1,6 tirliun. Pada acara tersebut, selain penyerahan bansos non tunai PKH dan BPNT, dilakukan pula penyerahan CSR bantuan Pembangunan Ruang Poli Kebidanan RS AKA Medika Sribhawono Lampung di bawah Yayasan Mandiri Amal Insani Foundation sebesar Rp.95,33 Juta.
Lalu, Penyerahan apresiasi bagi KPM Sejahtera Mandiri yang sudah mengalami peningkatan ekonomi berupa bingkisan dan piagam penghargaan. Selanjutnya, penyerahan apresiasi bagi anak berprestasi dari keluarga PKH berupa bingkisan. Selain bingkisan. Anak-anak berprestasi itu juga akan menerima tabungan bea siswa masing-masing sebesar Rp.350.000 persembahan dari Bank BRI. (Humas Prov)