Dua Proyek Multiyes Provinsi Banten Di Batalkan

Banten (SL) – Proyek pembangunan ruas jalan Tanjung Lesung-Sumur dan pembangunan ruas jalan cipanas-warung Banten yang di rencanakan menjadi proyek multiyes diduga di gagalkan pemerintah provinsi Banten.

Pembangunan ruas jalan Tanjung Lesung-Sumur yang telah dianggarkan sebesar Rp.151.750.000.00 berubah menjadi 28 Miliar serta pembangunan ruas jalan Cipanas-warung Banten yang juga telah dianggarkan Rp.243.500.000.00 diduga berubah juga menjadi kurang lebih 38 Miliar, dimana semula proyek ini akan menjadi proyek multiyes teryata di rubah menjadi biasa.

Perencanaan yang sudah lama dan telah dilakukan kajian agar terjadi percepatan yang tidak timpang untuk daerah bagian selatan Banten ini, teryata harus pupus.

Berdasarkan info yang di dapat bahwa kedua proyek ini seharusnya sudah memasuki tahap pelelangan.
Febrianto pengusaha nasional yang juga Direktur Pandegalang satu delapan menegaskan bahwa ini suatu hal yang sangat langka, “saya ingat betul, gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan bahwa dia akan melakukan percepatan pembangunan dan akan membuat proyek multiyes, agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan di daerah selatan Banten, tapi kenyataannya malah proyek multiyes ke arah selatan malah berubah, yang semula dari 151 miliar lebih yaitu proyek multiyes kenapa menjadi 28 miliar dan menjadi proyek murni, apakah ini yang namanya percepatan pembangunan,” ujar Febri.

“Kita harus konsisten membangun banten ini, jangan berubah-rubah, apalagi sekarang ini, saya dengar dan baca di media bahwa serapan anggaran belum mencapai 15%, sudah hampir memasuki bulan agustus lelang pekerjaan belum begitu siknifikan, jikalau lelang pekerjaan dilaksanakan pada akhir april maka pekerjaan akan dilaksanakan pada bulan Juli, ya syukur allhamdulilah kalau semua target dan anggaran bisa di capai dan di serap, “lah kalau tidak, mau bagaimana pembangunan provinsi Banten ini, gubernur dan wakil gubernur Banten seharusnya memikirkan kepentingan masyarakat bantenlah, kalau begini keadaannya, berarti janji-janji saat kampanye itu hanya janji saja dong,” kata Febrianto Direktur PT Pandeglang satu lapan.

Sementara itu beberapa waktu lalu ketua DPRD Provinsi Banten Asep rahmatullah juga pernah menegaskan dalam acara Musrenbang RKPD Banten 2019 yang dihadiri pejabat kemendagri di hotel Horison Ultima Ratu selasa 10/4, didalam konteks melaksanakan pembangunan itu bukan terletak dari bagaimana mengklarifikasi terhadap situasi dan kondisi, tetapi bagaimana melakukan tindakan cepat sesuai yang diharapkan masyarakat, “Jangan sampai menjadi pabrik kata-kata,” tegas Ketua DPRD Banten.

“Perlu adanya ketegasan dari gubernur sebagai seorang pemimpin bukan lagi mengulas alasan, karena sekarang ini yang di butuhkan adalah akselerasi pembangunan, jangan sampai gubernurnya melakukan ini sementara organisasi perangkat daerahnya tidak melakukan, “ada dimana persoalan sampai serapan anggaran rendah serta lelang-lelang yang belum dilaksanakan,” urai Asep Rahmatullah

“Satu tahun masa pemerintahan lagi dibahas LKPJ, besok saya serahkan ke komisi-komisi agar pansus LKPJ mengevaluasi dan memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan kepada gubernur”, meski menganggap capaian di triwulan pertama sebagai hal yang wajar. Asep menilai, jika tidak ada langkah serius bisa berakibat kurang baik pada capaian pembangunan.

“Saya agak pesimistis kalau dari start awal ini belum signifikan, belum lagi LKPJ tahun lalu, tahun 2018 saja tidak progresif dalam artian konteks penyerapan anggaran, ini kan perlu dicari titik permasalahannya.” Kata Ketua DPRD Banten.

Hadi Suryadi Kepala Dinas PUPR banten saat dikonfirmasi terkait hal diatas melalui telpon selulernya, tidak membalas dan menjawab. (ahmad suryadi)