Zainuddin Sumpah Ulang SKPD Pemerintah Kabupaten Lamsel

Lampung Selatan (SL) – Puluhan Bendahara dilingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali disumpah ulang oleh bupati. Pasalnya, sumpah itu dilakukan, tidak lain atas kekecewaan bupati karena terdapat bendahara kerap melakukan pemotongan anggaran dan mengatas namakan bupati untuk melakukan pemotongan dalam setiap kegiatan.

“Ingat dan catat itu. Saya tidak penah perintahkan saudara untuk memungut-mungut satu sen pun. Dan, saya tidak pernah meminta dengan saudara. Hari ini saya kecewa dan marah besar. Masih saja perbuatan buruk itu dilakukan, yang merintah siap dan setor kesiapa,” pekik Zainudin dengan nada keras, dihadapan para Pejabat Eselon II,III dan IV, serta para Bendahara yang berlangsung di Aula Rajabasa perkantoran bupati, Senin (16/4/2018).

Kenapa saudara saya sumpah ini, lanjut Zainudin, karena ada bendahara Dinas yang berani memungut anggaran atas dalih yang mengatas namakan untuk bupati.

“Astaghfirullah, saya ini jadi bupati tidak semiskin itu. Hingga detik ini, gaji sebagai bupati saja belum saya ambil. Jadi silahkan kumpulkan seluruh uang di SKPD Lamsel, saya tidak butuh. Paling juga, uang pungutan itu cuma seratus ribu hingga satu juta. Tapi saudara (Bendahara-red),sudah berani memfitnah menjual nama bupati,” cetus dia dengan nada geram.

Jika ini terus dilakukan dan dibiarkan, mulai hari ini semua bendahara diganti saja. Semestinya saudara beruntung, karena Tunjangan Kinerja (Tukin) sudah dinaikan dengan harapan saudara bekerja secara maksimal dan membawa rejeki yang halal.

“Bukan dengan cara memfitnah seperti itu yang tidak ada buktinya. Oleh karena itu, saya berharap atas kejadian ini jangan sampai diulangi. Jika kalian ulangi maka anda adalah orang yang paling bodoh mau disuruh dan diperintah tampa kejelasan,” tandasnya.

Diketahui Dinas yang menjadi puncak kemarahan dan emosi sang bupati lampung selatan yakni,  Bendahara Dinas Perpustakaan dan kearsipan. Karena sang bendahara diduga telah melakukan pemungutan atas nama bupati sebesar 25 persen dari kegiatan.

Semenatara itu, dihubungi secara terpisah Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Eka Riantinawati saat dimintai tanggapan dari persoalan tersebut mengaku sedang ada rapat.

“Saya sedang rapat,” ucap dia singkat menutup pembicaraan ditelphone.

Coba dikirim pesan melalui Whatapps, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip tersebut hanya dibaca saja tampa ada jawaban. Hingga berita ini ditayangkan Kepala Dinas tersebut belum ada jawaban. (trn/nt)