Mabes Polri Anggap Prapradilan Bos SGC Salah “Kamar”

Jakarta (SL)-Bos Sugar Group Compoanies Gunawan Yusuf memprapradilankan Mabes Polri, terkait kasus sengketa lahan di Lampung. Namun, pihak Mabes Polri menilai permohonan mempraperadilan itu  ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap penyidikan yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Dittipidum Bareskrim) tidak tepat alias keliru.

“Jadi gugatan yang diajukan pemohon mendalilkan pembatalan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) agar tidak dilakukan tuntutan hukum,” kata Advokat Utama Divisi Hukum Mabes Polri Komisaris Besar Polisi Veris Septiansyah di Jakarta Kamis (11/1/2018).

Veris Septiansyah menjelaskan kasus yang digugat praperadilan oleh Gunawan ke PN Jakarta Selatan ini terkait kasus sengketa lahan di Lampung, namun tidak bisa dijelaskan secara rinci kasus tersebut. Sebab, itu materi penyidikan di Bareskrim Polri bukan materi praperadilan.

Veris mengatakan tim pembela hukum Gunawan seharusnya mengerti pemahaman soal Pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang obyek praperadilan.

Veris menjelaskan awal kronologis kasus Gunawan itu terkait dugaan kasus sengketa lahan di Lampung yang dilaporkan Walfrid Hot Patar S ke Bareskrim Mabes Polri berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/369/IV/2017/Bareskrim tertanggal 7 April 2017.

Selanjutnya, penyidik Bareskrim menyelidiki dan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor: SP.Sidik/896 Subdit I/VI/2017/Dit Tipidum tertanggal 22 Juni 2017.

Veris mengungkapkan penyidik belum menetapkan tersangka terhadap penyidikan laporan itu, bahkan Gunawan masih berstatus saksi terlapor dugaan penggelapan. “Makanya sedikit aneh kenapa diajukan praperadilan padahal belum ada penetapan tersangka,” ujar Veris seperti dilansir dari Antara.

Namun Veris menegaskan Polri siap menghadapi gugatan praperadilan yang dimohonkan Gunawan , bahkan jawaban dari termohon atau penyidik Polri telah diserahkan kepada hakim.

Veris juga menegaskan tidak dapat menjelaskan pokok perkara karena masuk ranah proses penyidikan kasus yang dapat menguntungkan pihak lawan atau pemohon.

Sementara itu, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Effendi Mukhtar menyatakan agenda sidang lanjutan praperadilan mengenai jawaban dari pihak termohon Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Kemudian, sidang lanjutan masuk agenda pembuktian dari pihak pemohon dan termohon pada Kamis, 11 Januari 2018 dilanjutkan agenda saksi atau ahli pada Jumat, 12 Januari 2018 dan sidang kesimpulan pada Senin, 15 Januari 2018 yang diakhiri sidang putusan pada keesokan harinya. (nt/trn/*)