Tugas Dewan Pers Pendataan Soal Verifikasi Media Sukarela?

Jakarta, sinarlampung.co-Dewan Pers menegaskan bahwa pendaftaran atau verifikasi di Dewan Pers bukanlah syarat wajib bagi perusahaan media untuk dianggap sah secara hukum. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang tidak mewajibkan perusahaan pers untuk melakukan pendaftaran atau verifikasi, Miggu 27 April 2025.

Ketua Dewan Pers, Dr. Ninik Rahayu, dalam siaran pers resminya menyatakan bahwa siapa pun berhak mendirikan perusahaan pers tanpa harus mendaftar ke lembaga manapun, termasuk Dewan Pers. “Selama berbadan hukum Indonesia dan menjalankan tugas jurnalistik secara teratur, sebuah media sudah sah disebut sebagai perusahaan pers, meski belum terdata atau terverifikasi di Dewan Pers,” ujarnya.

Ninik menegaskan bahwa tugas Dewan Pers adalah mendata, bukan membuka pendaftaran. Pendataan ini bersifat sukarela, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kemerdekaan pers di Indonesia. Dengan demikian, perusahaan media yang belum terverifikasi tetap sah secara hukum, selama memenuhi persyaratan berbadan hukum dan melaksanakan kerja jurnalistik sesuai kode etik.

Verifikasi Dewan Pers ditujukan untuk meningkatkan standar profesionalisme dan perlindungan terhadap perusahaan pers, namun bukanlah syarat sah berdirinya media massa di Indonesia.

Dewan Pers menyatakan tak pernah ada kewajiban bagi perusahaan pers untuk mendaftarkan diri ke lembaganya. Dewan Pers menyatakan tugas mereka adalah mendata perusahaan pers, bukan membuka pendaftaran. “Pendaftaran tidak sama dengan pendataan,” kata Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Senin, 27 Februari 2023 lalu.

Ninik mengatakan hal tersebut untuk menanggapi berita beberapa media yang menyebutkan tentang tidak perlunya pendaftaran perusahaan pers ke Dewan Pers. Namun, sebagian media menyamakan bahwa tidak adanya kewajiban pendaftaran itu, sama dengan tidak lagi adanya verifikasi perusahaan media atau pers.

Ninik berkata Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memang tidak pernah menyebut tentang kewajiban perusahaan pers melakukan pendaftaran. Setiap orang, kata dia, berhak mendirikan perusahaan pers dan menjalankan tugas jurnalistik tanpa harus mendaftar ke lembaga manapun.

“Setiap perusahaan pers sepanjang memenuhi syarat berbadan hukum Indonesia dan menjalankan tugas jurnalistik secara teratur, secara legal formal berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, dapat disebut sebagai perusahaan pers, sekalipun belum terdata di Dewan Pers,” kata dia.

Kendati tak menyebut kata pendaftaran, Ninik mengatakan UU Pers memberi mandat kepada Dewan Pers untuk melakukan pendataan perusahaan pers. Tugas itu, kata dia, diatur dalam pasal 15 ayat 2 (huruf g) UU Pers. “Pendataan perusahaan oleh Dewan Pers tidak bisa disamakan dengan pendaftaran dan keduanya sangatlah berbeda,” kata dia.

Ninik mengatakan tugas mendata perusahaan pers bertujuan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Pendataan perusahaan pers, kata dia, merupakan stelsel pasif dan mandiri. Artinya, perusahaan pers yang berinisiatif untuk mengajukan diri agar diverifikasi atau didata oleh Dewan Pers sesuai aturan yang ada,” kata dia.

Ninik melanjutkan tugas pendaataan itu tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan DP/I/2023 tentang Pendataan Perusahaan Pers. Menurut mantan Komisioner Ombudsman RI itu, Dewan Pers tidak bisa memaksa perusahaan pers untuk didata ataupun diverifikasi. Kendati demikian, pendataan memiliki tujuan baik.

Dia mengatakan tujuan itu di antaranya, mewujudkan perusahan pers yang kredibel dan profesional, mewujudkan perusahaan pers yang sehat, mandiri, dan independent; mewujudkan perlindungan pada perusahaan pers; dan menginventarisasi perusahaan pers secara kuantitatf dan kualitatif.

Ninik Rahayu, memastikan bahwa siapa pun berhak mendirikan perusahaan pers tanpa harus mendaftar ke lembaga manapun, termasuk Dewan Pers. “Selama berbadan hukum Indonesia dan menjalankan tugas jurnalistik secara teratur, sebuah media sudah sah disebut sebagai perusahaan pers, meski belum terdata atau terverifikasi di Dewan Pers,” ujarnya.

Ninik juga menegaskan bahwa tugas Dewan Pers adalah mendata, bukan membuka pendaftaran. Pendataan ini bersifat sukarela, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kemerdekaan pers di Indonesia. Dan verifikasi Dewan Pers ditujukan untuk meningkatkan standar profesionalisme dan perlindungan terhadap perusahaan pers, namun bukanlah syarat sah berdirinya media massa di Indonesia. (Red)