Wali Murid Keluhkan Penarikan Uang Komite Rp6 Juta Persiswa di SMP Negeri 2 Bandar Lampung

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Banyak walimurid SMP Negeri 2 Bandar Lampung mengeluhkan penarikan uang Komite tahun ajaran 2023-2024 sebesar Rp6 juta permurid pertahun. Walimurid merasa dipaksa dengan menandatangani pernyataan untuk kesanggupan membayar uang komite senilai itu.

“Bayangkan aja mas, ada sebanyak delapan kelas siswa baru di SMP 2 Bandar Lampung dengan rata rata per kelas ada sebanyak 30 murid. Total siswa sebanyak 280 dikalikan Rp6 juta rupiah. Ada Rp1,6 miliar lebih dikelola sekolah. Itu baru Komite, belum Bos, belum Rutin, belum iuran-iuran lain lain,” kata Budi (55) warga Jalan Pramuka, Bandar Lampung.

Budi mengatakan kebetulan anaknya di terima di sekolah tersebut. Dan anaknya dimintai uang Komite Rp 6 juta pertahun. ”Saya sudah bayar lunas. Sebesar Rp6 juta pertahun untuk komite anak saya mas,” ujar Budi yang minta nama anaknya tidak disebutkan.

Bahkan pihak sekolah melibatkan Walikelas sebagai depcolektornya, termasuk menjadikan pembayaran cicilan uang komite menjadai sarat untuk mendapatkan Kartu Ujian, dan daftar ulang.

“Saya baru membayar Rp2 juta rupiah sisanya dibayar kan secara mencicil dua kali nanti di awal semester tahun 2025. Terpaksa saya bayar walaupun tidak punya uang. Saya hutang sana sini karena itu syarat saat anak saya daftar ulang pak,” ujar Wali murid lainnya, Wan, warga Kemiling, Kamis 2 Januari 2025.

Menurut Wan, untuk uang komite di SMPN 2 Bandar Lampung dipatok senilai Rp6 juta pertahun. “Namun ada kebijalan pihak sekolah untuk tidak membayar senilai Rp6 juta, yaitu bisa di cicil atau bila kaum dhuafa atau anak yatim bisa dibebaskan dari pembayaran,” katanya.

Pemerhati Pendidikan Lampung Emilio mengatakan dalam pasal 10 Ayat 2 (Permendikbud) No 75 tahun 2016 tentang komite sekolah menyatakan bahwa penggalangan dana pendidikan lainnya berbentuk sumbangan atau bantuan bukan pungutan pendidikan.

“Bahwa apabila pihak SMPN 2 Bandar Lampung mematok nilai Rp6 juta menurut saya terlalu tinggi. Seharusnya pihak komite yang terdiri dari wali murid untuk melakukan penolakan saat rapat komite,” ujar Emilio, Jumat 3 Desember 2025.

Kepala Sekolah SMPN 2 Bandar Lampung Abduk Khanif, SPd MPd, belum memberikan tanggapan atas konfirmasi wartawan terkait biaya Komite tersebut. (Red)