Polda Lampung Diminta Tak Perlu Buang Energi Proses Hukum Tiktokers Bima yang Kritik Jalan Rusak

Jakarta (SL)-Polda Lampung Diminta tidak perlu membuang energi untuk menindaklanjuti proses hukum Bima Yudho, Tiktokers yang kritik jalan rusak di Lampung. Hal ini disampaikan anggota komisi III DPR RI Dapil Lampung I, Taufik Basari (Tobas), Minggu 16 April 2023.

Tobas mengatakan, pernyataan Tiktokers Bima Yudho Saputra merupakan bentuk keluhan masyarakat. Seharusnya Pemerintah justru menjadikan kritikan tersebut sebagai aspirasi sekaligus pengingat untuk bekerja lebih baik lagi.

“Saya meminta agar laporan Polisi terkait viralnya video Bima yang menyebutkan Lampung tidak maju-maju, tidak perlu ditindaklanjuti menjadi proses hukum. Terlalu banyak membuang energi yang tidak perlu jika memproses persoalan seperti ini,” kata Tobas dilansir Lampung Online.

Tobas berharap, pemangku kebijakan di Lampung dapat menjadikan pernyataan Bima Yudho sebagai penyemangat untuk selalu mendengar, mengkaji dan merespon berbagai keluhan masyarakat dengan tindakan yang konkrit.

Bahkan Tobas mengakui persoalan jalan rusak hingga sarana prasarana banyak ditemui di daerah Lampung. Sehingga tak heran, jika masalah infrastruktur paling utama yang kerap ditanyakan masyarakat kepada dirinya.

“Bima adalah kita, keluhannya adalah keluhan rakyat yang mengharapkan Lampung lebih baik lagi. Bima sedang memberikan pesan dan itu adalah aspirasi, karena itu tangkaplah aspirasi itu, jangan berpikir untuk menangkap orangnya,” ujar Taufik.

Tobas juga menceritakan, selama menjadi anggota DPR dari Dapil Lampung I, ia telah berkeliling sampai ke pelosok-pelosok. Mulai naik-turun gunung, keluar masuk hutan, menyusuri pesisir pantai, hingga ke daerah terpencil yang sulit dijangkau.

“Saya mengalami sendiri sulitnya medan yang harus ditempuh karena banyak jalan rusak, karena itu saya mengafirmasi keluhan masyarakat yang juga dikeluhkan Bima, yakni masih sangat banyak jalan rusak yang menyulitkan akses kehidupan masyarakat,” ujar Tobas.

Ia menyadari, membangun, merawat dan memperbaiki jalan butuh anggaran besar. Namun, aspirasi Bima dan seluruh masyarakat Lampung ini tidak boleh dijawab dengan hanya sekedar jawaban kesulitan anggaran sebagai pembenaran.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di Lampung perlu memikirkan politik anggaran yang memiliki strategi ekonomi jangka panjang atas infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur yang selama ini seringkali dalam politik anggaran dilihat dari kacamata proyek saja, harus diubah cara pandangnya.

“Manfaat ekonomi masyarakat sebagai efek bola salju dari terbangunnya infrastruktur jalan yang baik harus selalu melekat dalam perumusan kebijakan infrastruktur. Sehingga kebijakan dan pembangunan sarana penunjang pemberdayaan ekonomi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari politik anggaran dan kebijakan infrastruktur,” ujar Ketua DPP Partai Nasdem itu. (Red)