Pesawaran (SL) – Proyek rehabilitasi hotmix ruas jalan Kedondong Pardasuka tepatnya berada di Desa Kota Jawa Tanjung Kerta Padang Cermin diduga berkualitas buruk dan dikerjakan asal jadi. Proyek yang bersumber dari Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi dengan pagu anggaran Rp1,97 M dari anggaran APBDP tahun 2021 dipertanyakan masyarakat desa setempat.
Warga di sekitar proyek rehabilitasi hotmix jalan menyayangkan pengerjaan proyek hotmix jalan tidak dilakukan secara transparan. Salah satunya Daman Huri, salah satu warga yang mempertanyakan transparansi proses rehabilitas hotmix jalan, dikarenakan pagu anggaran tidak dipasang. Ia menduga adanya kecurangan dalam rehabilitasi tersebut lantaran tidak semua masyarakat bisa dan mengerti LPSE pagu anggaran
“Sebuah proyek dan pagu juga sudah jelas diatur dalam undang-undang, jadi harus dipasang agar jelas sumber dana yang digunakan. Selain itu saya sebagai warga masyarakat meminta agar pihak pemborong dapat secepatnya memasangnya. Ini bukan permintaan saya pribadi, ini permintaan masyarakat”, papar Daman Huri.
Daman Huri mengaku akan segera menemui pihak rekanan pemborong dan akan mengawal pembangunan hingga akhir. “Saya sebagai warga masyarakat yang berada di sekitaran proyek hotmix ini akan mengawal sampai tahap akhir hingga tuntas pengerjaan ini. Dari ketebalan yang harus sesuai dengan spek ukuran ketebalannya. Jangan ada kecurangan dengan mengurangi ketebalan aturan standar pengerjaan jalan hotmix. Karena walaupun tidak sepenuhnya saya tau tapi saya cukup mengerti untuk sepsipikasi jasa kontruksi jalan hotmix. Saya sebagai warga masyarakat tentu harus turut serta ikut mengawasi, karena ini untuk kepentingan umum, bila nanti dari pihak rekanan tidak mengindahkan apa yang saya sampaikan dan ditemukan ada kecurangan , maka saya dan masyarakat yang lainya akan menolak dan siap bertanda tangan diatas materai. Karena walaupun ini jalan provinsi tetap saja sama dengan kabupaten yang notabennya menggunakan Anggaran negara jangan sampai jadi ajang korupsi”, jelas Daman Huri.
Selain itu, beberapa warga Desa Kota Jawa Herwan kepada media mengatakan bahwa, sebagai bagian dari pengawasan pembangunan dan sebagai masyarakat ia akan terus menyuarakan hal-hal yang diduga merugikan masyarakat bahkan merugikan negara sekalipun.
“Kami sebagai masyarakat tetap menyampaikan setiap keluhan-keluhan kami kepada pemerintah maupun kepada lembaga legislatif Provinsi Lampung dengan harapan agar mendapat solusi terbaik dari setiap yang kami duga merugikan masyarakat maupun merugikan negara dan kepada lembaga legislatif berharap sangat supaya ada pengawasan secara intensif, anggaran yang dikelola cukup besar, ada Rp1,9 miliar lebih,” ujar Herwan kepada media Sinarlampung.co.
Hal senada juga di sampaikan Yumi Warga desa Tanjung Kerta mengungkapkan, bahwa dirinya sudah keliling melihat semua pengerjaan hotmix jalan dan sudah ia dokumentasikan. “Saya ini mas sudah keliling melihat ke semua pekerjaan jalan hotmix yang sekarang masih dalam tahap pengerjaan setiap ujung jalan yang akan di hotmix sudah saya ambil dokumentasinya. Saya akan kawal juga mas karena saya nggak mau juga dibangun jalan kami ini tapi kondisi tidak sesuai spek. Saya akan cerewet”, papar Yeni dengan semangat.
Sedangkan saat awak media Sinarlampung konfirmasi ke lokasi proyek hotmix jalan ruas Kedondong Pardasuka belum dapat menemui pihak pemborong rekanan bahkan pengawas dari PUPR Bina Marga Provinsi Lampung juga tidak berada di lokasi hanya ada pekerja yang saat ditanya siapa pengawasnya dan hanya bilang tidak tau. (Mahmudin)