Progam Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi di Pesibar Jadi Sasaran Empuk Pungli

Pesisir Barat (SL) – Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), merupakan program Padat Karya Tunai (PKT), dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk masyarakat Petani Pemakai Air (P3A).

Namun, di Kabupaten Pesisir Barat masih saja ada oknum-oknum yang kerap memafaatkan P3-TGAI sebagai lahan empuk untuk melakukan pungutan liar (pungli), demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan masyarakat petani yang jadi korban.

Betapa tidak, menurut pengakuan beberapa sumber, dari 16 kelompok P3A dadakan di Kabupaten Pesisir Barat, yang ditunjuk dan dibentuk tanpa melalui musyawarah itu, diduga diwajibkan menyetor sebesar Rp15 juta/kelompok, oleh oknum yang mengaku sebagai kordinator P3-TGAI.

“Ya lima belas juta, itu untuk aspirasi”, ungkap salah satu ketua kelompok P3A yang ada di Pesisir Barat melalui sambungan telpon, Kamis, 12 Agustus 2021.

Dijelaskannya, bahwa dana sebesar Rp15 juta tersebut, telah diserahkan pihaknya kepada Meikurniawan, selaku kordinator P3-TGAI.

Anehnya lagi, menurut salah satu Ketua Kelompok Tani (Poktan) Pekon Marang kecamatan Pesisir Selatan, dalam pengerjaan P3-TGAI itu juga dikerjakan (diborong) oleh oknum Tim Pendamping Masyarakat (TPM), dengan cara memberikan fee kepada pihak pengurus kelompok P3A.

“Yang saya tau dan saya lihat, untuk pembelian bahan meterial dan juga untuk pembayaran upah tukang itu semuanya dari Mei (Oknum TPM) yang bayar. Sepertinya memang dia yang borong, karena dia yang mengelola bukan kelompok. Bahkan kami masyarakat disini tidak tau itu proyek apa, karena papan plang informasi proyeknya juga tidak ada,” bebernya, sambil meminta agar namanya tidak disebutkan.

Akibatnya, banyak hasil pekerjaan P3-TGAI yang jauh dari kata maksimal dan terkesan asal jadi.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bakri, Ketua P3A Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Pesisir Selatan, yang membenarkan bahwa pihaknya memang ada semacam kerjasama dengan salah satu oknum pendamping dalam urusan pengerjaan P3-TGAI.

“Dananya itu Rp190 juta, saya memang ketuanya, cuman segala sesuatunya saya sudah berserah dengan bendahara dan pendamping. Jadi saya tidak tau menau,” .

Saat ditanya apakah proyek P3-TGAI itu benar diborongkan kepada Meikurniawan selaku Pendamping. Bakri mengiyakan, akan tetapi dirinya mengaku tidak paham berapa nilai borongannya. Sebab, urusan tersebut sudah ia serahkan kepada bendahara dan selama proses pengerjaannya juga dirinya tidak tau menau.

“Kalau itu saya tidak paham, itu kan teserah dengan bendahara dan sekrataris saya,” jelasnya.

Melihat jawaban dari Bakri terkesan ada persekongkolan antara pengurus kelompok P3A dan TPM.

Dikonfirmasi, Meikurniawan selaku TPM yang juga merupakan anak dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pesisir Barat, membantah hal tersebut. Menurutnya, dalam pencairan dana P3-TGAI itu melalui rekening kelompok masing-masing dan dikerjakan secara swakelola oleh masing-masing kelompok P3A.

“Jadi kalau kerjaan itu diborongkan kepada saya itu tidak benar, bisa dicek kok yang mana yang nggak swakelola. Dana itu dari pusat melalui aspirasi DPD RI untuk seluruh Daerah Lampung. Jadi maksud saya kalau abang nanti mau pekon abang dapat aspirasi juga, hayu,” rayunya kepada wartawan, sambil mengaku bahwa ia sangat berperan dalam “mengkondisikan” proyek P3-TGAI yang bersumber dari dana Aspirasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD-RI), melalui BBWS Mesuji-Sekampung, agar P3A yang ada di Pesisir Barat bisa mendapatkan proyek tersebut. (Andi)