Bank Dunia Sebut BUMN Tak Mampu Biayai Infrastuktur Pemerintah

Jakarta (SL) – Bank Dunia menyebut keuangan BUMN tak sanggup membiayai infrastruktur jangka panjang. Menurut Bank Dunia, BUMN perlu menggandeng sektor swasta. “Dalam rencana pembangunan jangka menengah, pemerintah mengindikasikan BUMN tidak dapat memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur,” tulis laporan Bank Dunia bertajuk ‘Infrastructure Sector Assesment Program‘ edisi Juni 2018, dikutip Jumat (4/1).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah memperkirakan porsi pendanaan BUMN sebesar 22 persen dari total kebutuhan biaya yang sebesar Rp5.452 triliun. Sementara, porsi swasta mencapai 37 persen.

Namun, selama beberapa tahun terakhir, porsi sektor swasta terhadap keseluruhan investasi infrastruktur malah merosot, yaitu dari 17 persen pada 2010-2012 menjadi 9 persen pada 2011-2015. Padahal, kondisi makroekonomi mendukung investasi.

Sementara, mayoritas proyek infrastruktur dikerjakan menggunakan anggaran negara maupun perusahaan pelat merah. Sejumlah proyek yang tadinya dikerjakan oleh swasta karena tak berjalan pun akhirnya ditugaskan kepada BUMN, seperti proyek Tol Trans Sumatera, kereta bandara Soekarno-Hatta, dan Pelabuhan Baru Makassar di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan catatan Bank Dunia, peran BUMN sangat penting dalam perekonomian. Pada 2016 saja, total aset BUMN mencapai Rp6.469 triliun atau sekitar 50 persen dari total PDB Indonesia. Di tahun yang sama, total laba yang dihasilkan BUMN mencapai Rp176 triliun. Kemudian, pada 2017, belanja modal BUMN diproyeksikan mencapai Rp468 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya Rp293 triliun.

Namun, pada akhir 2017, Bank Indonesia memperkirakan porsi utang BUMN mencapai 7,2 persen dari total utang perbankan dan 19,3 persen dari total utang luar negeri. Porsi tersebut bisa meningkat mengingat perusahaan pelat merah banyak yang berutang untuk membiayai proyek infrastruktur.

Misalnya, Bank Dunia mencatat utang PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada September 2017 melonjak dua kali lipat dari periode yang sama tahun lalu menjadi Rp65,7 triliun akibat membeli banyak konsesi tol. “Utang dari tujuh BUMN terkait infrastruktur yang tercatat di bursa mencapai sekitar Rp200 triliun pada September 2017, tiga kali lipat dari tiga tahun lalu,” tulis laporan tersebut.

Dalam melaksanakan tugasnya, BUMN kerap mendapat dukungan pendanaan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), subsidi, dan bantuan nonsubsidi lainnya. Padahal, suntikan dana tersebut bukan merupakan sumber pendanaan berkelanjutan mengingat rasio pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto Indonesia masih rendah dan keterbatasan perbankan nasional.

Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan porsi swasta. Salah satunya melalui kolaborasi dengan BUMN. Menurut Bank Dunia, partisipasi sektor swasta dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan hasilnya lebih bernilai tambah dibandingkan skema pengadaan tradisional oleh pemerintah. 

Pasalnya, sektor swasta dapat mengerek efisiensi operasional dan meningkatkan kualitas. Selain itu, membuka ruang bagi sektor swasta akan membantu meningkatkan pendanaan proyek dan meningkatkan kinerja BUMN mengingat sektor swasta memiliki kepentingan untuk memperbaiki kinerja. Tidak hanya itu, keterlibatan sektor swasta juga akan membantu proses alih teknologi berskala internasional kepada perusahaan pelat merah.  Setidaknya, menurut Bank Dunia, ada tiga cara BUMN dapat memberikan ruang pada sektor swasta. Pertama, sebagai pemilik proyek yang bermitra dengan sektor swasta. 

Kedua, sebagai kontraktor dimana BUMN dan perusahaan swasta bersaing secara sehat. Ketiga, sebagai investor melalui daur ulang aset yang dikembangkan melalui uang masyarakat dengan cata sekuritisasi, penerbitan obligasi maupun divestasi.

Di saat yang sama, pemerintah harus mendorong perusahaan pelat merah untuk melibatkan peran swasta dengan beberapa cara. Misalnya, memberikan insentif kepada BUMN untuk meningkatkan kinerja dan bermitra dengan perusahaan swasta. Selain itu, mendorong BUMN melakukan tata kelola yang baik dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas untuk menarik minat sektor swasta. (CNN Indonesia)