Menko Luhut Ajak IMF-WB Berkontribusi untuk Palu

Bali (SL) – Menko Luhut bertolak dari Bali menuju Palu Sulawesi Tengah pada Jumat (5/10). Turut serta dalam rombongan Jianhai Lin dari IMF dengan jabatan the Secretary of the Fund and the International Monetary and Financial Committee.

“Saya dengan Mr. Jianhai datang untuk melihat dan kami bersama-sama membantu berikan sumbangan kepada pengungsi,” terang Menko Luhut dalam perjalanan meninggalkan Palu dengan pesawat Hercules A-1341 milik TNI-AU di hari yang sama.

Empat lokasi di Palu yang dikunjungi adalah RSU Anutapura Palu, Perumnas Balaroa, Pegunungan Gawalise, dan Posko Bantuan di kantor Detasemen TNI-AU Mutiara Palu.

“Jangan orang bilang kita di Bali sibuk menyelenggarakan konferensi kelas tinggi lalu kita lupa menangani bencana di Palu. Nggak, sama sekali jauh dari itu. Kita sangat prihatin dan kita ingin juga kontribusi. Daripada kita tunggu-tunggu ya kita mulai sumbang saja,” ujar Menko yang mengajak IMF dan World Bank (WB) untuk melihat bagaimana pemerintah Indonesia menangani upaya pemulihan di Palu pasca-bencana.

“Apa yang di Bali itu saya ajak mereka dan kebetulan mereka sendiri mau. Hanya tadinya mereka nggak tahu caranya bagaimana,” ujar Luhut menjelaskan bahwa IMF dan WB yang akan menyelenggarakan rapat tahunannya di Bali mulai 8 Oktober, antusias menerima ajakan Menko Luhut.

Hal ini terbukti dengan hadirnya juga Rodrigo Chaves, country director of the WB Indonesia di Palu bersama rombongan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menkopolhukam Wiranto di hari yang sama.

Seusai melihat kondisi daerah bencana khususnya di Perumnas Balaroa, Menko Luhut menyatakan simpatinya. “Saya sangat berduka. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana terjadinya,” ungkapnya.

“Tapi saya juga sangat bangga juga bahwa orang kita itu masih percaya sama pemerintah bahwa pemerintah akan bantu mereka. Karena mereka lihat sudah mulai masif bantuan-bantuan datang,” tambahnya setelah berinteraksi dengan para pengungsi.

Dilaporkan jumlah pengungsi di posko pengungsi Pegunungan Gawalise Kelurahan Duyu sendiri sejumlah 2.843 kepala keluarga. Sedangkan di Posko Bantuan TNI-AU terdapat 577 jiwa.

Bentuk Bantuan

Total bantuan yang diserahkan dalam tahap satu ini adalah 20 ton beras, 5.000 bungkus biskuit, 100.000 bungkus mie instan. Bantuan selanjutnya sedang dalam proses pengiriman dengan menggunakan kapal Baruna Jaya pada 3 Oktober lalu. “Ada 200 ton tapi termasuk barang-barang listrik, makanan, beras, mie,” ujar Menko Luhut menjelaskan jenis bantuan yang diberikan.

“Bukan soal jumlahnya, tapi simpati mereka yang begitu responsif terhadap ini,” urai Menko Luhut mengenai banyaknya pihak yang sudah sudi mengulurkan tangannya sehingga bantuan dapat banyak terkumpul untuk masyarakat Palu.

Selain bantuan pangan, warga pengungsi juga mengharapkan bantuan berupa fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus).

Menanggapi hal tersebut Menko Luhut mengupayakan untuk meminta partisipasi Kementerian ESDM yang menyediakan alat bor sumur untuk disumbangkan dan dukungan Detasemen Zeni Bangunan TNI (Denzibang) untuk instalasinya.

“Kita sedang usahakan 3 sumur bor di 3 titik yang mereka minta,” respon Luhut terhadap permintaan warga selain juga mengidentifikasi daerah-daerah lain yang belum terjangkau bantuan.

Solusi Jangka Panjang

Upaya pemulihan Palu memerlukan solusi jangka panjang. Dalam rangka mengusulkan hal tersebut kepada Presiden, Menko Luhut sedang merancang rencana pembangunan pusat logistik di daerah aman, yang digerakkan oleh semacam pasukan gerak cepat untuk menjangkau daerah terkena bencana alam.

“Pikiran kami untuk mengusulkan logistic base di daerah-daerah yang tidak ada gempa sehingga ada seperti quick reaction force untuk membantu anak-anak atau saudara-saudara kita yang terkena gempa,” jelasnya.

“Apa isinya itu? Alat-alat berat, kemudian kantung jenazah, makanan, pemurni air, genset dan kemudian ada kapal TNI-AL yang bisa mobilisasi dengan cepat, sehingga dalam 3 x 24 jam kebutuhan masyarakat terdampak bencana bisa dipenuhi, sehingga akan banyak nyawa yang bisa diselamatkan,” jelas Luhut lebih lanjut yang mengusulkan untuk membangunnya di empat atau lima titik.

“Kita akan lihat dari hasil studi lebih lanjut, apakah nanti di Banjarmasin atau di Balikpapan, Medan, Surabaya, Makassar atau nanti di Papua Barat,” tambahnya.

Penelitian yang mendalam juga diperlukan dalam hal teknologi penanganan bencana. Untuk itu kerja sama dengan para ahli sangat dibutuhkan.

“Masukan juga kita minta dari Profesor Fumihiko Imamura dari Tohoku University Jepang,” ujar Luhut yang berdiskusi dengan profesor di bidang tsunami tersebut saat meninjau pesisir pantai di Teluk Palu yang tersapu tsunami.

Selain itu, para ahli dalam negeri juga dilibatkan dalam menyusun solusi jangka panjang lainnya.

“Setelah kami lihat, kita memerlukan satu studi yang lebih dalam lagi. Karena tidak mungkin dibangun lagi di beberapa tempat rumah penduduk  karena struktur tanahnya amblas (sangat labil), jadi sekarang tim dari BPPT, LIPI, dan ITB dilibatkan di bawah kedeputian saya,” ungkap Menko Luhut menerangkan bahwa penanganan bencana terkait laut seperti tsunami, menjadi bagian tanggung jawabnya sebagai Menko bidang Kemaritiman.

“Karena garis pantai Indonesia itu kan 108.000 km dan lebih 150 juta orang penduduk kita hidup di pantai,” pungkasnya. (red)